BREAKING NEWS
 

Alhamdulillah Wasyukurillah

Pemerintah Lagi Doyan Manjain Rakyat Miskin

Reporter : NUR ROCHMANNUDIN
Editor : UJANG SUNDA
Jumat, 28 Agustus 2020 07:13 WIB
Presiden Jokowi menyelami para penerima bantuan saat meluncurkan program bantuan untuk para pegawai swasta di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/8). (Foto: Setpres)

 Sebelumnya 
Sekretaris Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud, Sutanto memastikan, pemberian kuota internet gratis akan langsung diberikan ke nomor telepon seluler siswa dan guru selama empat bulan (September-Desember). Anggaran yang disiapkan pun mencapai Rp 8,9 triliun.

Rinciannya, untuk siswa mencapai 35 gigabyte (GB) per bulan, dan guru 42 GB. Sedangkan di tahap perguruan tinggi, mahasiswa dan dosen masing-masing mendapat 50 GB per bulan. Dipastikan, bantuan ini bukan dalam bentuk uang. "Kami meminta agar sekolah segera mengidentifikasi nomor telepon siswa dan guru, dan segera memasukkan nomornya di Dapodik. Bantuan ini diberikan untuk membantu pelaksanaan PJJ (pembelajaran jarak jauh)," tutur Sutanto.

Baca juga : Golkar: Yang Dilakukan Pemerintah Lampaui Tuntutan KAMI

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengapresiasi langkah Kemendikbud. Namun, Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim tetap mengingatkan, ada siswa dan guru yang tidak membutuhkan kuota. Mengingat ada sejumlah kendala dalam proses PJJ, seperti ketersediaan listrik, jaringan internet, dan kepemilikan gawai. "Persoalan itu hendaknya juga perlu diintervensi Kemendikbud bersama kementerian, lembaga lain, dan juga pemerintah daerah," pinta Satriwan.

Tak berhenti sampai di situ. Setelah subsidi upah dan kuota, kini beranjak ke kesehatan. Lebih tepatnya subsidi vaksin ke rakyat miskin. Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir mengusulkan, biaya vaksin corona untuk wong cilik ditanggung negara.

Baca juga : Ada Slank dan Isyana di Pertashow, Don`t Miss It

Erick mengusulkan dua skema vaksinasi massal yang rencananya digelar awal tahun depan. Pertama, vaksin Covid-19 diberikan secara gratis bagi peserta BPJS Kesehatan. Kedua, bagi yang mampu, bisa membayar vaksin secara mandiri. Jika digratiskan semua, APBN bisa jebol. Apalagi, selama pandemi defisit anggaran negara terus melebar. "Dan kalau dilihat dari data-data ekonominya sendiri pemasukan kepada negara cukup rentan," ucap Erick dalam rapat dengan Komisi IX DPR, di Senayan, kemarin. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense