Sebelumnya
Mayoritas dari mereka merupakan pelanggan koran. Sisanya, warga berusia 30-40 tahun dan di bawahnya. Untuk berlangganan, mereka harus membayar 3.500 yen (sekitar Rp 392 ribu) per bulan.
Meski ada penurunan, terutama saat pandemi Covid-19, oplah harian koran tersebut masih besar. Yakni 140 ribu eksemplar untuk terbitan pagi, dan sekitar 55 ribu eksemplar untuk terbitan sore.
“Memang yang terbitan sore oplahnya lebih sedikit,” paparnya.
Dia menambahkan, media itu cukup beruntung tidak sampai menutup pernerbitan koran cetak saat pandemi berkecamuk, seperti yang terjadi di beberapa negara.
Untuk bertahan, manajemen Shinano Mainichi Shimbun menjalankan beberapa strategi. Mereka tetap mengikuti arus untuk menerbitkan berita versi digital. Kendati demikian, tak semua informasi dapat diakses secara gratis oleh pembaca.
Khusus konten-konten berita dengan informasi yang lebih lengkap atau eksklusif, manajemen mematok biaya berlangganan.
Baca juga : Gedung Pemerintah Metropolitan Tokyo Jadi Tempat Wisata Gratis
“Kami masih menganalisa mana yang lebih berpotensi (menarik minat market antara cetak dan digital),” katanya.
Dia tak memungkiri, jika bisnis media menghadapi tantangan besar di tengah disrupsi teknologi digital. Makanya, Shinano Mainichi Shimbun terus berinovasi untuk menarik minat para pelanggan muda yang mulai beralih membaca berita versi digital.
Selain itu, koran ini mengklaim tetap menjaga kualitas konten pemberitaannya. Misalnya, manajemen mengatur jumlah iklan agar pelanggan tetap merasa nyaman saat membaca koran.
Manajemen perusahaan tempat mereka bekerja juga menjamin kesejahteraan para jurnalisnya. “Jurnalis Shinano Mainichi Shimbun bekerja selama maksimal 10 jam per hari dengan upah 9.000 yen (sekitar Rp 1 juta),” terangnya.
Bagusnya Reputasi PMI
Wartawan Shinano Mainichi Shimbun, Takehana Atsumu, pernah menulis beberapa artikel, yang akhirnya diterbitkan jadi buku berjudul Mebius Lima Warna. Isinya, soal warga negara asing yang bekerja di negara yang dipimpin Kaisar Naruhito dan Perdana Menteri Fumio Kishida itu.
Salah satu isi buku itu adalah soal Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurut Takehana, sekitar 1.800 WNI yang bekerja di Prefektur Nagano, menyebar di berbagai sektor. Seperti, pertanian, pelayanan medis, dan perawatan lansia di panti jompo.
Di bidang terakhir, reputasi WNI menonjol. Mereka mendapat penilaian yang baik dari pengguna layanan tersebut.
“Mereka bersikap dan berkomunikasi dengan baik,” jelas Takehana.
Beberapa PMI yang bekerja sebagai perawat di panti jompo telah mendapatkan sertifikasi dari Pemerintah Jepang. Zian Rifia dan Rizki B. Dewanti merupakan pekerja asing pertama di Jepang yang mendapatkan sertifikasi di bidang itu dari Pemerintah Jepang.
“Mereka berhasil lulus dalam ujian kompetensi yang diselenggarakan Pemerintah,” ucapnya.
Namun, Takehana menambahkan, ada kekhawatiran semakin menurunnya jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di sektor itu. Padahal, mereka merupakan andalan. Sementara warga Jepang, tidak menunjukkan minat bekerja di bidang perawatan lansia.
Baca juga : PLN Dukung Agrowisata Petik Buah Naga Di Manokwari
Menurunnya jumlah tenaga kerja asing di bidang itu karena beberapa alasan. Antara lain, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di negara-negara Asia, khususnya di kawasan Asia Tenggara, yang jadi penyumbang jumlah tenaga kerja terbesar di bidang tersebut.
Selain itu, terkait pendapatan yang dianggap tidak begitu besar selisihnya dibandingkan dengan bidang yang sama di negara sendiri.
“Makanya, saat ini Pemerintah Jepang sedang mengoreksi sistem pemagangan untuk tenaga kerja teknis,” pungkasnya. ■ (Bersambung)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.