RM.id Rakyat Merdeka - Amerika Serikat (AS) menuduh China menargetkan sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia, sebagai tempat membangun pangkalan militer. Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana meminta, Indonesia waspada terhadap kemungkinan itu.
Dia mengingatkan, Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang bebas aktif. "Indonesia tidak seharusnya menyediakan wilayah kedaulatannya untuk penempatan tentara asing dari manapun," ujarnya dalam rilis yang diterima RMco.id, Jumat (4/9).
Hikmahanto mengingatkan, ketergantungan ekonomi Indonesia ke suatu negara tidak boleh menggoyahkan politik luar negeri bebas aktif dan kokohnya kedaulatannya. Namun, dia juga mewanti-wanti Indonesia untuk berhati-hati dalam menyikapi laporan Pentagon itu.
Mengingat saat ini, AS sedang membutuhkan legitimasi dari banyak negara untuk berhadapan dengan militer China di Laut China Selatan. "Indonesia tidak seharusnya terjebak mendukung AS dalam rivalitasnya dengan China," tuturnya.
Baca juga : 70 Tahun Hubungan Bilateral Indonesia-China, Jokowi Telepon Xi Jinping
Hikmahanto menduga, ada kemungkinan penyebutan Indonesia dalam laporan tersebut dilakukan agar Indonesia menaruh curiga yang berlebihan terhadap China. "Ini dilakukan karena AS memiliki pengamatan, Indonesia terlalu dekat, bahkan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap China," imbuhnya.
Di sinilah, lanjut Hikmahanto, pentingnya Indonesia menjaga jarak antar negara besar yang berseteru dengan kebijakan luar negeri yang bebas aktif. "Bila pengambil kebijakan berat sebelah ke salah satu negara, rakyat akan menilai, dan mereka akan memastikan untuk tidak memilih partainya dalam pemilu mendatang," dia mewanti-wanti.
Sekadar latar, tuduhan negeri Paman Sam itu tertuang pada Dokumen Laporan Tahunan Kementerian Pertahanan (Pentagon) kepada Kongres yang tebalnya mencapai 200 halaman. Dalam laporan berjudul "Perkembangan Militer dan Keamanan yang Melibatkan Republik Rakyat China 2020" itu, tepatnya pada halaman 198-199, tercantum analisa Pentagon soal itu.
Analisa itu menyebut, PLA (Militer China) tengah mempertimbangkan membangun pangkalan untuk mendukung logistik angkatan laut, udara, dan darat di beberapa negara. Di antaranya, Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, United Arab Emirates, Kenya, Sisilia, Tanzania, Angola, dan Tajikistan.
Baca juga : Ini Jadwal Pertandingan Timnas Indonesia U-19 di Kroasia
Kemungkinan ini merujuk pada adanya pangkalan logistik PLA di Djibouti, salah satu negara yang masuk dalam kawasan Tanduk Afrika, yang diresmikan pada 2017 dan dioperasikan angkatan laut China (PLAN).
"Di luar pangkalannya di Djibouti, China kemungkinan besar sudah mempertimbangkan dan merencanakan fasilitas logistik militer tambahan untuk mendukung proyeksi angkatan laut, udara, dan darat," tulis laporan itu dari situs Kementerian Pertahanan AS, www.defense.gov.
Untuk mewujudkan misinya itu, AS menyebut China menggunakan proyek Belt and Road Initiative (OBOR) sebagai perantara. Di mana sejumlah negara, termasuk Indonesia, turut menjadi pesertanya.
Proyek OBOR sendiri merupakan program yang diinisiasi Presiden China, Xi Jinping pada 2013 lalu. Program ini bertujuan membangun infrastruktur darat, laut, dan udara secara besar-besaran untuk meningkatkan dan memperbaiki jalur perdagangan dan ekonomi antar negara di Asia dan sekitarnya.
Baca juga : Ngebet ke Man City, Messi Minta Pep Lobi Barcelona
China dikabarkan menggelontorkan dana sebesar USD 150 miliar atau setara Rp 2.137,6 triliun per tahun. Dana itu bisa dipinjam negara peserta program tersebut untuk membangun infrastruktur mereka.
Proyek OBOR China itu disebut dapat menciptakan potensi keuntungan militer. Misalnya, akses PLA ke pelabuhan asing yang dipilih untuk memposisikan dukungan logistik yang diperlukan. "Para pejabat China sangat mungkin menyadari, hubungan jangka panjang yang stabil dengan negara tuan rumah, sangat penting untuk keberhasilan fasilitas logistik militer mereka," kata Pentagon.
Namun, China segera membantah laporan AS itu. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying mengatakan, laporan itu sangat bias. [OKT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.