RM.id Rakyat Merdeka - Dunia hari ini bergerak dalam ketidakpastian yang semakin nyata. Ketegangan geopolitik muncul di berbagai kawasan, rantai pasok global terguncang, harga energi dan pangan berfluktuasi, sementara rivalitas kekuatan besar semakin tajam. Dalam situasi seperti ini, kedaulatan sebuah negara tidak lagi sekadar diukur dari kemampuan mempertahankan wilayah secara militer, tetapi juga dari ketahanan ekonomi, stabilitas sosial, dan kecerdasan diplomasi dalam membaca perubahan global.
Dalam kerangka konstitusi Indonesia, konsep kedaulatan sebenarnya telah ditegaskan secara jelas sejak awal. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Ketentuan ini menegaskan, bahwa seluruh arah kebijakan negara pada akhirnya harus berpijak pada kepentingan rakyat serta dilaksanakan dalam kerangka konstitusional.
Baca juga : Kewaspadaan Badai Geopolitik Indonesia Di Tengah Pusaran Konflik Global
Kedaulatan bukan sekadar simbol politik, melainkan mandat yang harus diwujudkan melalui kemampuan negara menjaga stabilitas, melindungi kepentingan nasional, serta memastikan kesejahteraan masyarakat. Maka di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Indonesia harus meneguhkan posisinya sebagai negara yang berdaulat melalui kombinasi antara politik luar negeri bebas aktif dan penguatan ketahanan domestik.
Pendekatan tersebut menjadi semakin relevan ketika dunia memasuki fase kompetisi geopolitik yang semakin intens. Perang antara Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung telah memengaruhi stabilitas energi dan pangan global. Di kawasan Timur Tengah, eskalasi perang antara Iran dan Israel-Amerika Serikat semakin meningkatkan risiko konflik yang lebih luas. Wilayah ini merupakan salah satu pusat distribusi energi dunia, sehingga setiap eskalasi militer dapat dengan cepat memengaruhi harga minyak global serta stabilitas ekonomi internasional.
Baca juga : Puasa Dan Karakter Pancasila Di Tengah Ketahanan Geopolitik Indonesia
Ketegangan juga muncul di berbagai kawasan lain. Di Asia Selatan, dinamika keamanan antara Pakistan dan Afghanistan terus menimbulkan ketidakpastian di kawasan perbatasan. Di Asia Tenggara, hubungan antara Thailand dan Kamboja kembali memanas akibat sengketa wilayah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Sementara itu di Asia Timur, rivalitas antara China dan Jepang semakin tajam setelah berbagai kebijakan pembatasan ekonomi dan keamanan saling diberlakukan.
Rangkaian konflik tersebut menunjukkan bahwa dunia sedang memasuki era baru: kompetisi geopolitik yang tidak hanya berlangsung melalui konfrontasi militer langsung, tetapi juga melalui perang ekonomi, persaingan teknologi, serta penguatan aliansi strategis. Lingkungan internasional yang demikian menciptakan tekanan tersendiri bagi negara-negara berkembang yang ekonominya masih sangat bergantung pada stabilitas perdagangan global.
Baca juga : Geopolitik Dunia Berubah, Indonesia Harus Prioritaskan UU Pembumian Ideologi Pancasila
Dalam situasi seperti ini, kemampuan Indonesia untuk menjaga kemandirian kebijakan luar negeri menjadi sangat penting. Politik bebas aktif memberikan ruang bagi Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan berbagai negara tanpa harus terjebak dalam rivalitas geopolitik yang berpotensi merugikan kepentingan nasional. Fleksibilitas diplomasi ini memungkinkan Indonesia tetap menjaga hubungan strategis –dengan berbagai kekuatan global, sekaligus mempertahankan posisi sebagai negara yang mengedepankan stabilitas kawasan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.