Sebelumnya
Apakah BPN memiliki data indeks demokrasi di Indonesia?
Dua referensi di atas (EIU dan BPS) sebenarnya sudah cukup representatif menggambarkan keadaan kita. Dan keduanya kan konsisten memberi pesan adanya penurunan. Yang lebih penting kansebenarnya suasana batin masyarakat yang bisa dirasakan oleh para cerdik pandai yang obyektif.
Menurut TKN, Fadli Zon dinilai tidak membaca kajian itu secara utuh?
Harus diterima kenyataan bahwa petahana pasti akan bertahan seolah semua baik-baik saja. Tetapi sekali lagi, dengarlah suara hati rakyat, dan bertanyalah: apakah benar kita baik-baik saja?
TKN menilai aksi bela Islam memunculkan pengaruh negatif terhadap indeks demokrasi Indonesia. Bagaimana Anda melihat itu?
Pandangan itu harus saya katakan: salah besar! Dan missleading. Kita harus tanya mengapa ada aksi damai besar-besaran? Sebabnya ada yang berusaha membajak demokrasi.
Baca juga : ACE HASAN SADZILY : Baca Datanya Jangan Sepotong-sepotong Dong
Terus kita tanya: siapa yang berusaha mengahalangi aksi-aksi damai itu dengan segala macam cara. Tekanan, intimidasi, penyabotan angkutan, teror opini. Sikap-sikap itulah yang membuat suasana batin rakyat sep-erti sedang mengalami pembungkaman. Kebebasan berpendapat dalam ancaman dan tekanan yang serius. Itulah akar penyebab indeks demokrasi kita terjun bebas.
Masih menurut TKN, tim Prabowo justru yang membuat indeks demokrasi turun pada saat kasus Ahok terjadi. Bagaimana Anda menanggapinya?
Ahok diadili karena melecehkan agama disebabkan sikapnya yang superarogan, kasar dan tidak menampakkan keluhuran budi seorang pemimpin. Arogansi dan kekasaran itu yang membuat dia ditinggalkan rakyat Jakarta. Kalau disebabkan agama, yang milih Ahok tidak akan lebih dari 15 persen, sesuai dengan agamanya.
Harus diterima kenyataan bahwa ada unsur-unsur kemanusiaan dan kepemimpinan yang gagal ditampilkan Ahok. Jadi tidak bisa terus menerus menyalahkan rakyat mayoritas yang bersikap mencari pemimpin baru. Jakarta butuh pemimpin yang tegas dalam pendirian tapi santun dalam sikap. Dan terbukti gubernur baru Anies Baswedan makin menunjukkan kelasnya: tetap bekerja, berprestasi, tanpa kontroversi.
Baca juga : MOCHAMMAD AFIFUDDIN : Ada Sanksi Pidana Kalau Laporan Dananya Tidak Benar
Banyak kalangan memprediksi kalau Prabowo memimpin, bisa-bisa indeks demokrasi Indonesia semakin terpuruk. Bagaimana Anda melihatnya?
Prabowo mantan militer tetapi demokrat sejati. Dia berpolitik dalam sistem dan menghormati mekanisme demokrasi itu. Lihatlah sikap Prabowo sejak masuk ke gelanggang politik. Dengan sportif berkompetisi, kalah berkali-kali, tetapi tidak pernah merusak sistem apalagi mengganggu pemerintahan. Yang kita alami saat ini adalah pelemahan institusi demokrasi. Dan ini ironis karena justru ketika pemerintahan dipimpin politisi sipil yang dipilih rakyat. Kita harus koreksi keadaan ini.
Lalu apa tanggapan BPN jika merujuk BPS yang menyebutkan Indeks Demokrasi Indonesia di 2017 naik dibanding 2016?
Benar naik dibanding tahun 2016 dari 70,09 menjadi 72,11. Tetapi itu kembali ke skore tahun 2015. Dan jika dibanding dengan tahun 2014 di-awal pemerintahan Joko Widodo sesungguhnya menurun terus. Apalagi dibanding dengan periode presiden sebelumnya, prestasi Presiden Joko Widodo sangat buruk.
Bagaimana Anda melihat dengan indikator kebebasan berpendapat yang mengalami penurunan?
Indikator kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul mengalami penurunan karena pemerintah tampak makin represif. Ada suasana ketidakadilan yang dirasakan sebagian warga masyarakat. Ada perasaan tertekan dari sebagian kalangan. Masyarakat itu ibarat gerbong, tergantung pada lokomotifnya. Bila kepemimpinan nasional tidak mampu menghadirkan rasa adil maka suasana batin rakyat akan merasakannya.
Baca juga : HASYIM ANSYARI : Tidak Sanksi Diskualifikasi
Terus bagaimana Anda melihat kasus ‘kriminalisasi ulama’ yang dituding oleh banyak pihak dilakukan oleh pemerintah?
Krimiminilasi ulama saat ini adalah situasi terburuk sejak reformasi. Terlalu telanjang presekusi dan kriminalisasi ulama. Dan sudah banyak yang mengamini bahwa reuni 212 di Monas bulan Desember yang lalu adalah ekapresi damai dan beradab, dari keprihatinan umat Islam yang merasakan penistaan dan kriminalisasi para ulama, para pemimpin mereka.
Harus dipahami umat Islam ini mayoritas yang sedang bangkit secara ekonomi, pendidikan, pengetahuan, dan kasadaran politiknya. Jika pemimpin negara tak mampu menangkap semangat itu dan men-gelolanya, maka yang akan muncul adalah sikap represif dari aparat. Dan ini keadaan yang berisiko meretakkan kohesi sosial. [NNM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.