RM.id Rakyat Merdeka - Polemik soal anggaran lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar yang sempat masuk RAPBD DKI terus bergulir. Dua mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat, ikutan nimbrung. Ahok bilang, sistem penganggaran akan berjalan baik kalau tak ada niat mark up atau maling.
Komentar Ahok ini reaksi atas pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang menyebut, kesalahan penganggaran di DKI selalu muncul tiap tahun. Anies pun menyalahkan sistem e-budgeting atau penganggaran elektronik. Menurut dia, sistem itu tidak smart, karena pengecekan harus dilakukan satu per satu. Dan ada saja pegawai yang telodor menginput data.
Mendengar ucapan Anies ini, Ahok gerah. Maklum, sistem e-budgeting dimulai di era Gubernur Jokowi dan dilanjutkan Ahok.
Ahok awalnya enggan berkomentar banyak soal sistem penganggaran elektronik. Kata dia, banyak orang saat ini sudah mengerti sistem tersebut. “Kalau aku sudah lupa mungkin kelamaan belajar ilmu lain di Mako Brimob,” seloroh Ahok, saat dihubungi wartawan, kemarin.
Baca juga : Soal Anggaran Lem Aibon, Begini Kata KPK
Ahok bilang, sistem itu dibuat justru agar ada transparansi dalam penyusunan APBD DKI. Dengan sistem itu, semua orang bisa mengakses dan mencari tahu apa saja pengeluaran APBD. Mulai dari yang terkecil seperti pulpen, lem, sampai peralatan elektronik seperti baterai cadangan atau UPS.
Menurut dia, sistem ini akan berjalan baik jika tidak ada niat melakukan korupsi. “Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up, apalagi maling. Untuk mencegah korupsi, hanya ada satu kata, transparansi sistem yang ada,” ucap Ahok.
Menurut Ahok, dari sistem itu, warga bisa tahu beli apa saja dari perencana an awal yang sudah masuk. “Tidak bisa asal masukkan,” ujarnya. Sistem e-budgeting yang dia terapkan juga bisa mengetahui orang-orang yang me masukkan anggaran yang dinaikkan (mark up). “Kan sistem sudah di-input harga satuan barangnya, kecuali harga satuan semua diubah,” ucap Ahok.
Djarot ikut berkomentar. Politisi PDIP ragu kalau adanya anggaran mem beli aibon sebesar Rp 82,8 miliar itu hanya karena salah pengetikan. “Kalau tidak disengaja, itu bodoh banget. Tentunya itu ada faktor kesengajaan,” kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Baca juga : Pak Anies Kepleset Lem Aibon 82 Miliar
Djarot juga heran, kenapa anggaran itu bisa lolos. Agar tak terjadi penyimpangan, ia menyarankan Anies mengundang stakeholder yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran untuk meniminalisir masuknya mata anggaran yang berpotensi tak tepat sasaran.
Adanya anggaran lem aibon ini pertama kali dikemukakan Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana. Namun, dia malah ditegur Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI, Inggard Joshua. Inggard mempermasalahkan cara William mengungkap anggaran janggal itu.
Kata dia, anggota Dewan mestinya punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi. Tak perlu sampai berkoar-koar sebelum anggaran tersebut dibahas DPRD bersama Pemda. “Jangan sampai belum melakukan pembahasan sudah ramai di koran,” kata Inggard, dalam rapat Komisi A bersama SKPD di DPRD, kemarin.
Politisi Gerindra ini berharap, setiap Dewan bisa menyampaikan aspirasi di dalam forum yang disediakan dan terbuka untuk publik.
Baca juga : Soal UU KPK, Jokowi Mulai Pertimbangkan Perppu
“Kita mau berantem, ya berantem di ruangan ini. Jangan berantem di luar. Khususnya pada Saudara William. William ini kan baru,” cetusnya. Ia minta William menyampaikan aspirasi melalui saluran yang ada. Juga jangan sampai menuduh-nuduh. [BCG]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.