RM.id Rakyat Merdeka - Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membutuhkan partisipasi dari semua pihak. Namun imbauan #DiRumahAja tentu tidak bisa diterapkan oleh mereka yang tidak memiliki tempat tinggal alias tunawisma. Solusinya, pemerintah perlu menyiapkan tempat tinggal sementara bagi para tunawisma.
Pengacara publik LBH Jakarta Yenny Silvia Sirait menuturkan, banyak warga yang terancam tidak memiliki tempat tinggal dan menjadi tunawisma akibat mengalami krisis pendapatan ekonomi selama pandemi Covid-19. Pihaknya mendesak Pemerintah dan Pemda di Jabodetabek untuk menyiapkan tempat tinggal alternatif sementara bagi seluruh tunawisma yang ada di wilayahnya.
“Selain berisiko terhadap keamanan dan kenyamanan diri warga tunawisma, ketiadaan tempat tinggal juga sangat berisiko bagi kondisi kesehatan para warga tersebut. Mereka menjadi salah satu kelompok yang rentan tertular wabah Covid-19,” katanya.
Baca juga : Lawan Covid-19, Inggris Ajak Negara Lain Percepat Bikin Vaksin
Tampa penyediaan tempat tinggal alternatif bagi tunawisma, tambahnya, agenda pelaksanaan physical distancing maupun PSBB tidak akan maksimal. Terlebih di DKI Jakarta, masih banyak orang yang hidup terlunta-lunta di jalanan, kolong jembatan, emperan-emperan took, dan pojokan-pojokan pasar karena tidak memiliki tempat tinggal. Berdasarkan data BPS dan Kemensos, jumlah tunawisma yang berada di wilayah Jabodetabek pada tahun 2018-2019 mencapai lebih dari 24.500 orang.
“Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat karena bertambahnya jumlah warga yang sudah tidak punya penghasilan untuk menyewa rumah kontrakan ataupun kos-kosan akibat menurunnya dan ketiadaan penghasilan selama pandemi Covid-19,” sambung Yenny.
LBH Jakarta juga mengkritik razia tunawisma yang dilakukan Satpol PP beberapa waktu lalu. “Tunawisma yang terjaring hanya didata, diberi sembako, ditampung sementara, menandatangani perjanjian tidak akan turun tinggal di jalan, lalu diminta untuk pulang,” ungkapnya.
Baca juga : Gegara Corona, Pendapatan Perum Damri Anjlok Hingga 90 persen
Selain itu, penyiapan Gelanggang Olahraga (GOR) sebagai tempat penampungan bagi tunawisma juga tidak efektif. Sebab, berdasarkan data fasilitas olahraga DKI Jakarta tahun 2017, saat ini DKI Jakarta hanya memiliki 5 GOR dengan daya tampung tunawisma 50 sampai 100 orang tunawisma.
“Hal ini tidak sebanding dengan jumlah tunawisma di DKI Jakarta yang diperkirakan berjumlah lebih dari 5.500 orang,” kata Yenny. Sementara mereka yang tetap tinggal di jalanan tentu saja menjadi kelompok yang sangat rentan tertular Covid-19.
Mengingat jumlah GOR di Jabodetabek yang sangat terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah tunawisma, maka diperlukan tempat-tempat alternatif lainnya untuk menampung para tunawisma ini. “Salah satu tempat yang dapat dijadikan alternatif adalah rumah ibadah berbagai agama dan keyakinan di seluruh Jabodetabek,” usulnya.
Sebelumnya, Satpol PP DKI mencatat masih ada 173 tunawisma yang ditampung di lima GOR yang ada di Jakarta. Selama Ramadan ini, sudah terjaring sebanyak 688 tunawisma. "Sebagian sudah keluar dari GOR karena dijemput keluarganya," kata Kepala Satpol PP DKI, Arifin.
Baca juga : Ini Tiga Langkah Strategis di Perbatasan Negara
Seluruh tunawisma yang terjaring adalah mereka yang biasa menggelandang, mengemis, memulung dan manusia gerobak. "Belum kami temukan dari korban PHK," sambungnya.
Satpol PP bakal terus menggelar razia Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sebab, selama Ramadan banyak pengemis maupun gelandangan yang turun ke jalan untuk mendapatkan belas kasih dari warga. [OSP]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.