RM.id Rakyat Merdeka - Walau belum ada klaster penyebaran virus corona atau Covid-19 di angkutan umum, warga Jakarta merasa lebih aman naik kendaraan pribadi.
Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Harya S Dillon menyebutkan, masyarakat kurang percaya dengan transportasi umum. Apalagi, hingga kini kurva terpapar corona masih terus naik selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.
Selain itu, lanjut Harya, muncul pula klaster penularan Covid-19 di perkantoran yang membuat kekhawatiran masyarakat naik angkutan umum semakin meningkat.
“Good news, tak ada klaster transportasi. Kami tidak melihat ada klaster penularan di komunitas pengguna angkutan umum, dan di frontliner angkutan umum,” jelasnya.
Menurutnya, tidak adanya klaster angkutan umum menunjukkan protokol kesehatan cukup berhasil, dibandingkan dengan perkantoran yang menunjukkan hal sebaliknya.
Di sisi lain, calon penumpang pun memang masih belum merasa nyaman bertransportasi menggunakan angkutan umum. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta operator transportasi yang terkait.
“Pemprov DKI Jakarta ini owner Transjakarta dan MRT, dan Kemenhub (terkait KRL), mesti aktif menyampaikan temuan, kami lakukan testing ke karyawan kami, tapi positivity rate jauh di bawah nasional,” paparnya.
Baca juga : Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kinerja Pelaksanaan APBN
Pasalnya, sejauh ini hanya standar prosedur protokol kesehatan saja yang terus disampaikan. Operator harus berani melakukan deteksi dini Covid-19 dan mengumumkannya, sehingga cukup meningkatkan percaya diri masyarakat bertransportasi umum.
68,7 Persen Responden Merasa Tidak Aman
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria atau akrab disapa Ariza melalui akun Instagram pribadinya @bangariza, Kamis (20/8) merilis bahwa 68,7 persen responden merasa transportasi umum tidak aman dari penyebaran Covid-19.
Hal inilah yang membuat penggunaan kendaraan pribadi meningkat selama PSBB transisi. Hasil itu mengacu pada survei online yang dilakukan tim Jakarta Smart City terhadap 1.237 responden.
Berdasarkan survei itu, tercatat 67,8 responden menggunakan motor, 21,9 persen menggunakan mobil, 6,1 persen menggunakan sepeda, dan 0,3 persen menggunakan sepeda listrik atau e-scooter.
Hanya 3,9 persen responden yang tetap menggunakan transportasi umum selama PSBB transisi.
Sebanyak 52,8 persen responden mengajak warga menjalankan protokol kesehatan yakni menggunakan masker di transportasi umum dan 27,3 persen responden meminta Pemprov DKI membatasi jumlah penumpang.
Baca juga : Pasukan Israel Tembak Mati Warga Palestina di Yerusalem
Tujuannya adalah meminimalisir penyebaran Covid-19 di transportasi umum. Antara lain transportasi umum yang mengalami penurunan penumpang yakni MRT Jakarta.
Sejak pandemi melanda, terjadi penurunan jumlah total dan harian pengguna jasa MRT Jakarta.
Tercatat sejak 1 Januari hingga 2 Agustus 2020 lalu, total pengguna jasa mencapai lebih dari 7,6 juta orang dengan rata-rata pengguna harian sekitar 35 ribu orang.
Turun dari masa sebelum pandemi yang mencapai 100 ribu orang per hari. Fakta ini menuntut berbagai inovasi pada masa pandemi yang harus dilakukan oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
Riza Patria selanjutnya meminta agar penumpang dan operator kendaraan umum berkomitmen untuk mematuhi protokol kesehatan, seperti pembatasan jumlah hingga penggunaan masker bagi para penumpang.
Menurutnya, kerja sama antar elemen masyarakat untuk saling mengingatkan mengenai pentingnya protokol kesehatan saat ini sangat dibutuhkan.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta pun meningkatkan pengawasan dan penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuanketentuan PSBB transisi.
Baca juga : Pramono: Mari Melangkah Bersama Majukan Indonesia
Dia mengakui, penyebab melonjaknya kasus positif Covid-19 di Jakarta karena kendornya kedisiplinan warga dalam menjalankan ketentuan PSBB dan protokol kesehatan.
Pemprov DKI Jakarta, lanjut Ariza, akan mengerahkan semua sumber daya untuk memastikan warga dan tempat usaha menjalankan protokol kesehatan. Jika ada yang melanggar, akan diterapkan sanksi secara tegas sesuai Pergub.
“Jadi, kami akan tingkatkan penegakan disiplin. Sanksi sudah diatur dalam Pergub, seperti sanksi administrasi, surat teguran, penutupan sementara, pencabutan izin, sanksi sosial, denda, pidana. Tugas kami akan terus melakukan penegakkan disiplin,” tandas dia.
Apalagi, kata Ariza, pihaknya sudah menerjunkan 5.000 ASN untuk melakukan pengawasan dan penegakan disiplin dalam nenjalankan protokol kesehatan di tempat-tempat usaha yang sudah dibuka terutama rawan penyebaran Covid-19 seperti pasar dan angkutan umum.
Para ASN ini dibantu oleh TNI dan Polri serta Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta.
“Sekali lagi, semuanya itu bergantung pada seluruh warga Jakarta. Kontribusi 80 persen terhadap keberhasilan ini ada pada kepatuhan, kedisiplinan, dan ketaatan warga. Untuk itu kami minta warga untuk patuh, dan disiplin,” imbaunya.
Selain itu, dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 disebutkan, di kendaraan umum, penumpang dibatasi maksimal 50 persen dari kapasitas, melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin, antrean penumpang harus berjarak satu meter antar orang, hingga pembatasan jam operasional sesuai pengaturan dari Pemprov DKI Jakarta. [MRA]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.