BREAKING NEWS
 

PSBB Jakarta Lebih Rinci

Rem Darurat Anies Masih Dinyinyirin

Reporter & Editor :
SRI NURGANINGSIH
Senin, 14 September 2020 06:43 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) saat mengumumkan PSBB dengan pengetatan di Balaikota, Jakarta, Minggu (13/9). (Foto: Pemprov DKI)

 Sebelumnya 
Setelah Anies, Juru Bicara sekaligus Ketua Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito memberikan keterangan pers. Wiku menyatakan, pemerintah pusat mendukung penuh langkah Anies memberlakukan PSBB. Wiku menjelaskan, PSBB Jakarta sudah melalui proses atau koordinasi dengan Satgas dan pemerintah pusat.

Dia bilang, PSBB di DKI adalah kelanjutan dari PSBB sebelumnya. Harapannya, kasus Corona bisa terkendali, penularan bisa dicegah dan aktivitas sosial ekonomi dan budaya masih bisa berjalan dalam kapasitas yang terbatas. “Ini bagian dari gas dan rem, mekanismenya biasa saja, ini yang harus kita lalui sehingga terjadi keseimbangan dan masyarakat betulbetul bisa men jalani adaptasi kebiasaan baru,” kata Wiku.

Menanggapi PSBB ini, tak semua sependapat. Yang nyerang dan nyinyir ke Anies juga masih banyak. Menkopolhukam Mahfud MD dan Menko PMK Muhadjir Effendy yang sebelumnya tidak ikut berkomentar, ikut-ikutan ngomong. Mahfud menyebut persoalan PSBB Jakarta terjadi akibat kesalahan tata kata, bukan masalah tata negara. “Karena ini tata kata, bukan tata negara, akibatnya kacau kayak begitu,” kata Mahfud, Sabtu (12/9) malam.

Mahfud mengungkapkan, setelah PSBB total diumumkan oleh Anies, esoknya (Kamis 11/9), pukul 11.00 WIB, para ahli ekonomi menginformasikan bahwa negara mengalami kerugian sekitar Rp 297 triliun. “Hanya sebentar karena pengumuman itu, padahal sebenarnya (yang diumumkan PSBB) itu kan perubahan kebijakan,” kata Mahfud.

Baca juga : PSBB Total, MRT Jakarta Tetap Beroperasi

Sedangkan Muhadjir menyentil, gubernur harus pandai-pandai menangani Corona dan perekonomian di wilayahnya. “Ekonomi ini harus ada rem dan gasnya, yang penting jangan rem mendadak dan jangan juga gas pol. Gubernur harus pandai-pandai, jangan sampai menangani Covid-19 tetapi ekonomi bermasalah,” ujar Muhadjir, kemarin.

Menko Perekonoian Airlangga Hartarto yang sudah rapat bareng dengan Anies, juga masih bicara kenceng. Ketua Umum Golkar ini masih menyesalkan keputusan komunikasi publik Anies yang menimbulkan gejolak.

Menurut dia, gaya komunikasi Anies bukan salah, tapi over dosis. Sehingga, menimbulkan sentimen negatif kepada ekonomi. Akibatnya, pasar saham dan rupiah sempat anjlok. “Tentu, harapan kami adalah kita tidak membuat kejutan-kejutan mengenai hal yang sudah dilakukan hari ini,” kata Airlangga, kemarin.

Politisi pendukung pemerintah juga menyuarakan kekecewaan ke Anies. Salah satunya disuarakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. menurut dia, seorang pemimpin harus membuat progres. Pemimpin yang belum menghasilkan progres, tak boleh mengerem. Pemimpin seperti ini, kata dia, jenis yang no action talk only. “Ya kira-kira seperti itu yang populer,” kata Hasto, kemarin.

Baca juga : Remnya Anies Dioprek-oprek Airlangga Cs

Sejumlah seleb medsos juga tak ketinggalan memberikan sindiran pada Anies. Direktur eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya beberapa kali membuat cuitan tentang Anies. “Yang dah liat video wawancaranya tadi dah bisa nangkep lah harusnya jurus ngeles bahwa ini memang bukan PSBB total: “Pada saat bulan April lalu (baca: saat PSBB) khan kita blm mengerti ttg distancing, pake masker terus2an, dst...” salah satu cuitan Yunarto di akun @yunartowijaya.

Komposer Addie MS menyindir gaya kepemimpinan Anies yang sebelumnya tak tegas dalam memberlakukan PSBB. “Maaf, mau nanya di PSBB yang kemarin kan masih boleh demo dan deklarasi ya. Kalo PSBB yang besok gimana?” cuit @addiems.

Ekonom Senior, Chatib Basri juga memberi catatan PSBB Anies. Dia bilang, orang hanya bisa tinggal di rumah jika ia memilki tabungan atau mendapat Bansos. Jika tidak ada tabungan atau perlindungan sosial, orang akan keluar rumah. “Karena itu, seperti saya katakan PSBB bisa memihak kelompok menengah atas jika Bansos tidak diberikan. BLT menjadi penting sekali,” ujarnya di akun @ChatibBasri.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan, penanganan Covid-19 merupakan kewenangan pemerintah pusat. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, PSBB diusulkan oleh pemerintah daerah, lalu dievaluasi oleh menteri, kemudian disetujui atau tidak.

Baca juga : Jakarta PSBB Lagi, Aprindo Jamin Tak Ada Panic Buying

Dia menduga, polemik Jakarta PSBB lagi muncul karena Anies sepertinya tidak berkonsultasi dengan pemerintah pusat dan langsung menetapkan sendiri.

Hanya saja, kata dia, Anies tidak bisa sepenuhnya disalahkan. “Karena dia mau konsultasi ke mana?” kata Refly dalam video berjudul “Pusat Kok Beroposisi ke Pemda DKI”, yang diunggah di channel YouTubenya, kemarin. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense