Sebelumnya
Rocky Gerung ikut bicara. Dosen filsafat Universitas Indonesia ini mengaku kaget dan kagum dengan pernyataan Firli. Rocky menyebut, gagasan Firli ini bagai petir di siang bolong.
"Sebab, nggak mungkin orang menganggap Pak Firli bisa mengucapkan hal itu. Pak Firli telah mengambil jalan yang benar yaitu bergabung dengan oposisi. Saya mesti ikut bersepakat dan menyebarluaskan petir ini," kata Gerung, melalui channel YouTubenya.
Baca juga : Ubah Perilaku Dagang Ke Digital, Inkoppas Rilis Digipas
Pakar Hukum Tata Negara yang juga kuasa hukum sejumlah penggugat aturan ini, Refly Harun, menyatakan, ambang batas pencalonan presiden jadi tiket oligarki memenangkan dengan murah. Makanya, aturan itu harus digugat.
Refly mengakui, sudah belasan kali gugatan soal ini dilayangkan ke MK. Namun, semuanya kandas. Belum satu pun yang dikabulkan. Dia menuding, ini bukan karena argumen konstitusionalnya yang lemah. Melainkan cengkraman dan kekuatan oligarki terlampau kuat.
Baca juga : Garap Ajudan, KPK Dalami Aliran Duit Ke Bupati Apri Sujadi
"Kekuatan oligarki sampai ke relung kekuasaan yudikatif. Saya bicara apa adanya. Karena bagi oligarki, presidential threshold itu tiket memenangkan kontestasi secara mudah dan murah," kata Refly, dalam diskusi Nasional Amandemen ke-5 UUD 1945 kerja sama DPD dengan UIN Sunan Ampel Surabaya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Cengkeraman oligarki yang memanfaatkan ambang batas pencalonan juga berlaku di daerah. "Kita harus mengakhirinya. Presidential threshold itu dinolkan dari 20 persen kursi atau 25 persen suara. Juga di Pilkada, gubernur, bupati, wali kota 15 persen kursi dan 20 persen suara, harus nol," tegasnya.
Baca juga : Petani Morowali Utara Kini Tak Punya Lahan
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis memberi masukan ke Refly. Supaya gugatan ini tidak kembali gagal, Refly jangan lagi menggunakan argumen serupa dengan yang dulu-dulu.
"Gunakan argumen yang kuat. Jangan lagi persoalkan soal demokrasi. Maksudnya, Amerika Serikat setiap Pilpres calonnya sering sekali hanya dua pasang. Kurang demokrasi apa Amerika Serikat? Bukan itu poinnya. Saya pikir Refly Cs harus mencari argumen di luar yang telah dikandaskan MK," tutur Margarito, kepada Rakyat Merdeka. [FAQ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.