Sebelumnya
Melibatkan diri dalam permainan opini dan kepentingan politik akan menyebabkan lembaga ini tidak berdaya. Untuk terus menjadi lembaga yang mapan dan berdaya dalam pemberantasan korupsi, independensi lembaga dan setiap personal di KPK harus terjaga.
Penguatan kualitas sumber daya manusia KPK juga akan terus dipastikan melalui keberadaan Dewan Pengawas sesuai UU Nomor 19 Tahun 2019. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, transparansi adalah 'ruh' demokrasi dan kunci jalan penyelenggaraan negara yang bebas korupsi.
Bagi KPK saluran opini sebagai masukan korektif, informatif, dan bentuk pelaporan telah tersedia bagi masyarakat, serta dapat digunakan untuk menjaga KPK dari kekeliruan, khususnya mengawal negara untuk mewujudkan tujuan nasional dengan membebaskan negeri dari korupsi. KPK di bawah kepemimpinan kami, seluruh pimpinan, Insya Allah akan terus bekerja hingga masa akhir periode jabatan, dan kita akan bekerja sesuai rencana kerja lembaga serta amanah undang-undang.
Baca juga : Penguatan Posisi Tawar Tuntut Profesionalisme Birokrasi Negara
Lalu, apa saja gebrakan yang disiapkan KPK untuk optimalisasi kerja-kerja pemberantasan korupsi nasional ke depan?
Pada tahun 2022 KPK akan mendorong 4 isu prioritas. Pertama, peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi. Kedua, partisipasi publik dan pendidikan anti korupsi. Ketiga, pengawasan professional enablers dalam tindak pidana pencucian uang. Keempat, korupsi di sektor renewable energy.
Sebagai bagian warga dunia, maka KPK juga akan mengusung Focal Point dalam ACWG 2022 mendukung Indonesia yang kini turut memegang Keketuaan G20. Selanjutnya, demi terus memaksimalkan Trisula Pemberantasan Korupsi yang lebih cepat dan tepat KPK telah memiliki Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemberantasan Korupsi atau Indeks Integritas Indonesia.
Baca juga : Ketua KPK: Presiden Jokowi Pemimpin Orkestrasi Pemberantasan Korupsi
SPI akan menjadi "Traffic Light" bagi seluruh penyelenggara negara di 98 K/L, 34 Pemerintah Provinsi, 508 Pemerintah Kabupaten/Kota agar berhati-hati dan mengetahui tingkat resiko korupsi. SPI juga akan merumuskan indikator pendidikan dan pencegahan korupsi untuk model perbaikan terbaik, ketika suatu kultur kerja dan sistem terdeteksi kuning atau harus berhati-hati atau merah berarti sangat berpotensi dilakukan langkah penindakan. Kerja-kerja KPK kedepan akan sangat diupayakan lebih cepat dan terukur sesuai amanah undang-undang. Doakan KPK ke depan bisa semakin profesional dan independen dalam menjalankan fungsi-fungsi membangun serta menyelaraskan orkestra pemberantasan korupsi bagi keseluruhan sistem dan kelembagaan negara di republik ini.
Mari, kita songsong 2022 dengan ikut aktif dalam Orkestra Pemberantasan Korupsi yang dipimpin Presiden Joko Widodo, untuk menggeser peradaban dan budaya lama dengan peradaban dan budaya Antikorupsi. Agar negeri ini dapat mewujudkan cita-cita, impian dan harapan Indonesia maju, Indonesia makmur, Indonesia sejahtera, Indonesia cerdas, Indonesia aman dan berkeadilan bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke mulai Miangas hingga Pulau Rote.***
Penulis: Ketua KPK RI
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.