Sebelumnya
Bagaimana cara Kadin bekerja untuk mewujudkan itu? Kata Arsjad, kalau ada dua atau tiga pasang capres, Kadin akan siapkan dua atau tiga tim ekonomi. “Kadin wants to be involved in anything. Yang penting ujungnya kita tahu, tujuan demi kemenangan 2045. “Kalau berangkatnya sama dari situ, maka kita akan bicara bareng how to get there. Mau lewat jalan manapun nggak masalah. Yang pentingnya basisnya keadilan, dan ujungnya kesejahteraan,” paparnya.
Biasanya, antar capres kan perang program. Apa mungkin bisa disatukan di pemerintahan? Kata Arsjad, dulu masyarakat menyuarakan perubahan. Hari ini suara masyarakat adalah stabilitas. Saat calon terpilih, dia jadi pemimpin rakyat. Kalau yang kalah masuk ke pemerintahan, bisa saling memberi masukan. Mengkombinasikan program. “Pengalaman menunjukkan, apa yang berbeda, pada akhirnya tujuan sama demi rakyat sejahtera kan,” katanya.
Pilpres bukan hanya tentang sopirnya, tapi juga melibatkan pemilik kendaraan, yaitu partai-partai. Bagaimana caranya membuat partai bersedia melakukan komitmen ini ya? Kata Arsjad, kalau pemerintahan dapat 80 persen dukungan partai saja sudah bagus. Seperti yang terjadi sekarang. Tidak semua partai ikut, dan masih ada yang di luar pemerintahan.
Baca juga : Piala Presiden, Ini 3 Pemain Jepang Yang Bakal Bela Persija
Preferensi Kadin, siapa “sopir” yang bagus? Arsjad mengatakan, pada waktunya nanti, Kadin akan memanggil semua calon. “Boleh dong, kita panggil, karena kita punya hak. Pengusaha kan sudah bayar pajak. Kami mau panggil bukan untuk ngajak debat, tapi hanya mau tanya. Bagaimana caranya kita menuju Indonesia sejahtera di 2045. Nggak usah debat, karena bangsa kita tidak punya kultur debat,” kata dia.
Bagaimana mekanisme bertanding untuk bersanding? Bisa-bisa pertandingan nanti dianggap tidak serius? Arsjad bilang, tetap harus terjadi pertandingan. Karena ini negara demokrasi. “Kan Prabowo-Jokowi itu real competition. Tapi, kita ingin siapapun yang menang, ajaklah yang kalah bergabung,” katanya. Rakyat nggak bisa dibodohi. Siapapun yang mau jadi capres silakan. Makin banyak malah bagus. Mereka semua pemimpin bangsa. Yang penting tujuannya stabilitas.
Sopir lama atau sopir baru nih? Mau sopirnya lama atau baru, silakan saja. Yang penting kompetisi. Boleh tidaknya sopir lama ikut bertarung, kaitannya dengan aturan hukum dan konstitusi. “Saya nggak mau ikut dalam perdebatan itu,” ujar Arsjad.
Baca juga : Anies Paling Sering Diserang
Apakah gagasan ini muncul setelah ide perpanjangan jabatan itu dikritik dan ditolak sebagian masyarakat? Arsjad menjawab begini. “Saya atau Kadin nggak pernah mengeluarkan pernyataan apapun soal perpanjangan. Memang saat HUT HIPMI muncul kata-kata lanjutkan. Tapi kan Pak Jokowi bilang, yang dilanjutkan adalah kebijakan dan program kerjanya. Makanya, saya bilang, terpenting bukan lanjutkan, tapi keberlanjutan.”
Bagaimana caranya agar prinsip bertanding untuk bersanding ini ujung-ujungnya tidak sekedar bagi-bagi kue kekuasaan? Kata Arsjad, membangun demokrasi memang butuh waktu. “Pada akhirnya, rakyat menentukan. Tapi dari sisi Kadin, setelah sharing dengan teman-teman di daerah, yang kami pikirkan adalah stabilitas. Kondisi aman sehingga kita bisa membangun negara. Makanya, gagasan inilah yang kami tawarkan,” ujarnya.
Agar mekanisme check and balances tetap berjalan, Arsjad bilang, salah satunya dengan mengubah sistem voting di parlemen. Voting harus terbuka untuk semua isu. Sehingga rakyat tahu, kalau masalah X, partai ini atau orang ini pilih yang mana. Ketika pemilu, rakyat jadi punya preferensi. Kalau tidak sejalan ya jangan pilih orang itu, atau jangan pilih partai itu.
Baca juga : Mudik Bawa Berkah Bagi Pedagang Makanan Di Merak, Omzet Naik 3 Kali Lipat
Terakhir, Kadin mengingatkan tentang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Pemindahan ibu kota, harus terlaksana sebagai simbol dari 100 tahun Indonesia merdeka. Isu ini sudah selesai dan sudah diputuskan DPR. Hanya 1 partai yang menolak, sehingga sebetulnya mayoritas rakyat mendukung ini. Jangan lupa, ide IKN bukanlah semata ide Jokowi. Sejak zaman Bung Karno sudah ada. Setiap presiden ingin memindahkan ibu kota, tapi tak kunjung terlaksana. Soal pemindahan, kata Arsjad, tidak mungkin bisa dilaksanakan dalam 1-2 tahun. Memindahkan ibu kota, adalah berarti membangun kota baru. Sehingga butuh waktu lama.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.