RM.id Rakyat Merdeka - Mantan Wapres Jusuf Kalla kasih wejangan panjang ke pemerintah, yang saat ini sedang berjibaku melawan corona. Kemarin, JK jadi pembicara sebuah diskusi online. Sebelumnya, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini jarang bicara panjang soal corona. Tapi lebih banyak melakukan karya nyata seperti melakukan disinfektan dan penyiapan obat untuk corona.
Namun, kemarin, JK bicara banyak dan lugas soal corona. Hal ini dipicu semakin bertambahnya warga yang positif corona yaitu mencapai 6.575 kasus, 582 orang meninggal 686 sembuh.
Awalnya, JK menyebut pemerintah lamban memitigasi dan menangani penyebaran corona. Apa yang dilakukan pemerintah kalah cepat dibandingkan tingkat penyebaran corona. Akibatnya, memasuki pekan ke delapan, corona sudah menyebar hingga ke semua provinsi di Tanah Air. "Pemerintah, kalau saya nilai kurang cepat dan kurang tegas," kata JK.
Baca juga : Kemenag Pastikan Guru Madrasah Non PNS Dapat Tunjangan
Kata JK, isu penyebaran virus corona sebenarnya sudah muncul sejak awal Januari. Mestinya, sejak mengetahui penyebaran virus tersebut di China, pemerintah menyiapkan langkah mitigasi jika virus itu masuk ke Indonesia.
Namun, JK melihat pemerintah tidak serius menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Baru setelah virus ini menyebar ke Tanah Air, pemerintah mengeluarkan kebijakan. "Sebelumnya, banyak pejabat pemerintah secara umum kurang serius. Bahkan pandang enteng," ungkapnya.
Akibat tidak menyiapkan langkah mitigasi, dampak virus corona terasa begitu berat terasa. Menurut JK, negara-negara yang menganggap enteng virus ini merasakan dampak yang serius di kemudian hari. Bukan hanya Indonesia, negara super power seperti Amerika Serikat pun merasakan hal yang sama. Karena menganggap enteng. Berbeda dengan negara-negara yang sudah menyiapkan mitigasi atau melakukan antisipasi. Sebut saja Taiwan dan Korea Selatan. "Efeknya enggak sebesar itu," ujarnya.
Baca juga : MPR Ingatkan Pemerintah Waspadai Ancaman DBD
Persoalan selanjutnya, sambung JK, selain terlambat membuat mitigasi, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah belakangan dinilai tidak tegas. Misalnya, dalam melakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sejumlah daerah sudah memberlakukan PSBB.
Namun, tidak ada sanksi yang jelas bagi para pelanggar. Akibatnya, kota masih hampir seperti normal dan ramai. Artinya, anjuran ujtuk menjaga jarak susah diatur.
Kemudian, soal kebijakan soal mudik. Pemerintah tidak tegas memberlakukan larangan mudik. "Isu tentang mudik juga masih simpang siur. Padahal ini perlu ketegasan," ujarnya.
Baca juga : Kemensos Gerak Cepat Atasi Yang Lapar
JK mengingatkan, sampai saat ini belum ada yang bisa memastikan kapan pandemi corona akan berakhir. Mereka yang bisa membuat prediksi adalah saintis. Dengan catatan jika sudah ditemukan vaksin untuk virus ini. Nah, dalam kondisi ini, JK menyarankan pemerintah memilih mengedepankan kesehatan.
Soal mudik, pemerintah memang belum secara tegas mengeluarkan larangan. Presiden Jokowi hanya sebatas memberi imbauan agar masyarakat tetap berada di rumah dan tidak ke luar kota. Padahal, sejumlah riset menunjukkan bahwa risiko penularan Covid-19 akan tinggi jika banyak warga yang mudik.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menilai, imbauan pemerintah terkait mudik tidak efektif. Jika cuma imbauan, tidak ada larangan, masyarakat akan tetap mudik ke kampung halaman masing-masing. Karena itu, harus ada aturan yang tegas untuk melarang masyarakat pulang kampung saat Idul Fitri nanti. Menurut dia, harus ada sanksi agar aturan itu ditaati. [BCG]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.