RM.id Rakyat Merdeka - Rencana subsidi pulsa kepada dosen, guru dan murid untuk mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama pandemi Covid-19 mendapat sambutan hangat netizen. Meski ada yang khawatir subsidi tidak tepat sasaran hingga disalahgunakan.
Rencana subsidi pulsa digagas oleh Kemenkominfo, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Saat ini, kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian. “Saya, belum bisa presentasi detail, karena itu masih digodok,” ujar Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir, kemarin.
Baca juga : Promosikan Pariwisata Indonesia Via Film
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, subsidi pulsa akan diberikan kepada dosen, guru dan siswa. Subsidi pulsa akan diberikan selama empat bulan atau hingga Desember 2020.
“Diharapkan penyesuaian DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) bisa segera selesai dan mulai digulirkan September. Paket data saja sekitar Rp 7,8 triliun plus beberapa insentif lainnya yang sedang dibicarakan. Satuan Kerja berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),” kata Johnny.
Baca juga : 2 Menteri PDIP Buyarkan Isu Menteri Dilarang Keluar Kota
Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi setuju dengan kebijakan pemerintah ini. Kata dia, subsidi pulsa merupakan salah satu cara pemerintah meningkatkan kemampuan belanja rakyat. “Bansos Tunai, BLT-DD, Pra-kerja, Listrik Gratis, Subsidi Upah, kini akan hadir subsidi Pulsa-. Konsumsi masyarakat adalah penyumbang terbesar pertumbuhan. Pemerintah tidak ingin Rakyat berhenti belanja,” ujarnya melalui akun @AchsanulQosasi.
“Harus tepat sasaran nih kalo mau bagi-bagi pulsa subsidi,” kata Tongkodugunawan. “Kasian yang tak punya HP Pak,” ujar Ardana99026264. “Ekspektasi dikasih subsidi pulsa setiap sebulan sekali, realita cuma dikasi sekali,” tambah Gimm3hug.
Baca juga : Pak Luhut Diingatkan Ojo Nggege Mongso
Gotcha_Ironic menyarankan pemerintah membangun jaringan internet di desa secara merata. Pemerintah tinggal bikin dasar hukum RTRW-net yang dikelola BUMDES. “Ini solusi permanen! Dananya dari dana desa, nggak perlu lagi nyari-nyari anggaran laen buat dipotong. Gini aja ngak kepikir,” katanya.
PMissuari mempertanyakan kriteria guru yang bisa mendapatkan subsidi pulsa. “Guru yang mana nich?? Guru honorer aja?? Guru PNS aja?? Guru negeri kah?? Guru swasta kah?? Harus jelas?? Takutnya nanti seperti bantuan pekerja perusahaan, dapetnya separoseparo, yang dapet cuman yang punya BPJS Ketenagakerjaan lagi,” ujarnya. [ASI]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.