RM.id Rakyat Merdeka - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dan seluruh perpustakaan di Indonesia merupakan bagian penting dari pembangunan SDM yang dicanangkan pemerintah. Salah satu upayanya ialah peningkatan indeks literasi masyarakat. Peningkatan literasi mutlak memerlukan pembudayaan gemar membaca.
Ketersediaan bahan bacaan, akses dan layanan bahan bacaan, serta transformasi pengetahuan harus diperkuat melalui perpustakaan. Untuk itu, agar membaca dan perpustakaan menjadi bagian hidup sehari-hari masyarakat, diperlukan peningkatan kualitas fasilitas layanan perpustakaan dengan memanfaatkan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan yang berasal dari APBN.
Baca juga : Tingkatkan Kualitas Pendidikan, BPSDM Perhubungan Gelar FGD Penerbangan
Direktur Dana Transfer Khusus Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Putut Hari Satyaka mengatakan, hal itu dilakukan guna membangun sekaligus meningkatkan literasi masyarakat dengan menggiatkan gemar membaca melalui layanan perpustakaan. “Sejak 2018, mulai dibahas dan dialokasikan pada 2019 untuk mendorong peran perpustakaan daerah karena Perpustakaan Nasional sudah bagus. DAK fisik perpustakaan pengalokasian tahun anggaran 2019 totalnya mencapai Rp 300 miliar,” jelas Putut, dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (14/8).
Dia mengakui, tahap pertama DAK itu tak mudah. Sebab, harus diusulkan daerah agar memiliki ownership dan adanya penilaian. Alhasil, usulan dari daerah sangat banyak dan Kemenkeu harus memilah mana yang paling perlu. Pada 2020, alokasinya ditingkatkan Rp150 miliar. Sayangnya, karena ada pandemi Covid-19, program DAK ini dihentikan dan hanya Rp74 miliar yang tersisa bisa terus berjalan.
Baca juga : Peneliti CIPS : Dorong Regulasi Keamanan Pangan Jasa Makanan Daring
Menurutnya, di awal 2020 penyerapannya belum memuaskan karena baru 80 persen yang tereksekusi daerah. Ada ketidaksiapan daerah di beberapa tempat. Hal ini diperparah dengan adanya Covid sehingga timbul kebijakan pendanaan pengadaaan barang jasa seluruh DAK dihentikan pada 27 Maret 2020, namun yang sudah ada kontrak hingga 27 Maret tetap dilanjutkan. Terhitung, hanya 19 daerah saja yang berlanjut.
“Proyek perpustakaan ini dikerjakan pihak Pemda. Kami dari Kemenkeu hanya sebagai penyedia dana dan mentransfer. Tapi, sebelum itu ada, pembahasan rencana penganggaran dan alokasi anggaran yang luar biasa alot, selain memakai mekanisme usulan dari daerah, pengalokasian DAK dibahas antar-kementerian/lembaga, yakni Bappenas, Kemendagri, Bappenas, Perpusnas bahkan DPR” urainya.
Baca juga : Aido Health Luncurin Layanan Kesehatan Terintegrasi
Sejak Februari lalu, lanjut dia, untuk alokasi 2020, pihaknya sudah mulai dari dengan perencanaan. “Kita mendasari pada evaluasi tahun berjalan dan sebelumnya apa saja yang mau diprioritaskan. Masuklah perpustakaan, kemudian di Bappenas dan kita lakukan evaluasi, baru ditetapkan dana yang dibutuhkan berapa ada pagu indikasi,” tambah dia.
Terdapat 4 lembaga yakni Perpusnas, Bapenas, Kemenkeu, dan Kemendagri melakukan harmonisasi dan sikronisasi anggaran untuk pembahasan dengan pihak DPR. Di awal 2020, lanjut Putut, menunya ada renovasi atau perluasan gedung. Bahkan, ada beberapa daerah, karena belum memiliki perpustakaan, membangun dari awal yang nilainya Rp8-10 miliar untuk 1 gedung. Ada juga pengadaaan rak buku, teknologi informasi (digital library), serta buku-buku baik cetak maupun digital untuk perpustakaan daerah. [USU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.