RM.id Rakyat Merdeka - Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD menuai pujian sekaligus bully-an. Dia dipuji karena pro dengan Komnas HAM terkait kasus kematian 6 laskar Front Pembela Islam (FPI). Tapi, juga di-bully karena pro Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Firli Bahuri.
Pak Mahfud seperti permen nano-nano nih. Ada manis-manisnya. Ada asem-asemnya. Hehehe. Dukungan terhadap Komnas HAM disampaikan Mahfud dalam diskusi virtual Dewan Pakar KAHMI Official, Minggu malam (27/12). Dia memastikan, pemerintah tidak akan mencampuri penyelidikan Komnas HAM tentang tewasnya 6 anggota laskar FPI.
“Katakan kalau polisi salah, tapi katakan juga kalau ada pihak lain yang salah,” tegas Mahfud.
Menurut eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, hasil penyelidikan Komnas HAM tak hanya akan didengar pemerintah, tapi juga akan ditindaklanjuti. Karena itu, Mahfud menyebut pemerintah tak akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut kasus tersebut.
Baca juga : Anak Buah Duluan, Sidang Etik Firli Digelar Belakangan
Apalagi, menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, soal pelanggaran HAM adalah urusan Komnas HAM. “Kalau itu ada pelanggaran HAM dari polisi, kita selesaikan. Tetapi pemerintah memang tidak akan membentuk TGPF tentang itu,” kata Mahfud.
Terkait sikap tegas ini, Mahfud pun dipuji banyak pihak. Ketua Komisi III DPR, Herman Hery menilai, apa yang dikatakan Mahfud sudah tepat. Dia sepakat, tak perlu membentuk TGPF. “Percayakan kepada Komnas HAM sesuai tupoksi dan kewenangan berdasarkan aturan dan undang-undang,” ujar Herman Hery, kemarin.
Tapi, di sisi lain Mahfud di-bully juga karena pro kepada KPK pimpinan Firli Bahuri. Dia menyebut, KPK di bawah kepemimpinan Firli Cs pada tahun pertama, bekerja lebih baik ketimbang zaman Agus Rahardjo Cs.
“Kita ingat Agus Rahardjo menjadi ketua KPK pertama bersama Saut dan sebagainya itu, tahun pertama nggak bisa berbuat apa-apa,” ujar Mahfud.
Baca juga : KPK Dua Kali Keok Di Pengadilan Pekanbaru
Sementara Firli, dalam setahun sudah bisa berani menangkap menteri, DPR, DPRD, Bupati, dan Wali Kota. “Sudah lebih banyak saat ini sebenarnya,” bebernya.
Pernyataan Mahfud itu dikecam. Kecaman salah satunya datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Lembaga antikorupsi itu meminta Mahfud membaca data, jangan hanya berasumsi.
Menurut peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, kinerja komisi antirasuah justru mengalami kemunduran drastis ketika dipimpin Firli. Ada penurunan kegiatan penindakan. Pada 2019 lalu, jumlah penyidikan sebanyak 145 perkara. Sedangkan tahun ini hanya 91. Selain itu, untuk penuntutan, tahun 2019 berjumlah 153 tuntutan. Sedangkan tahun ini hanya 75 tuntutan.
Kemudian dalam konteks jumlah tangkap tangan, tahun 2020 KPK hanya melakukan tujuh tangkap tangan. Sementara 2019 sebanyak 21 kali, 2018 sebanyak 30 kali, 2017 sebanyak 19 kali, dan 2016 sebanyak 17 kali. Selain itu, Firli Cs juga gagal meringkus Harun Masiku.
Baca juga : Komjen Firli: Pelantikan Masih Lama
Terpisah, Pengamat Politik Hendri Satrio menyatakan, dipuji dan di-bully, sudah risiko Mahfud sebagai negarawan. “Kalau negarawan harus siap begitu. Nggak bisa memuaskan semua pihak,” ujarnya, semalam.
Hendri menilai, Mahfud sudah bersikap objektif. Dalam konteks dukungan untuk Komnas HAM, Mahfud sebagai Menko Polhukam, memang harus bersikap seperti itu. “Pengusutan kasus itu juga akan membuka mata rakyat, yang benar tuh apa. Komnas HAM kan netral, bisa dipercaya,” imbuh pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini.
Sementara dukungan Mahfud untuk Firli, Hendri juga menilainya wajar. Sebab, saat Agus Rahardjo jadi Ketua KPK, Mahfud belum jadi menteri. Jadi dia tidak bisa melihat kinerja KPK seperti sekarang.
Sementara warganet ikut-ikutan mengomentari soal pujian dan bully-an untuk Mahfud. “Prof Mahfud pro Komnas HAM, dipuji. Prof Mahfud bilang KPK Firli paling berprestasi, dikecam, di-bully. Prof Mahfud kaya permen nano-nano,” cuit @zain_haddy. [OKT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.