RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) ikut menyoroti kondisi keuangan negara selama pandemi Corona.

Minggu (27/12) malam, JK menjadi keynote speaker Webinar Dewan Pakar Majelis Nasional Korps Alumni HMI (KAHMI) berjudul Masalah Strategis Kebangsaan dan Solusinya. Selain JK, sejumlah mantan aktivis HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) hadir. Di antaranya, Menko Polhukam Mahfud MD, eks Ketua DPR Akbar Tandjung, hingga politisi Golkar Ahmad Doli Kurnia.

JK yang juga Ketua Dewan Etik Majelis Nasional KAHMI menyebut, persoalan ekonomi, utamanya masalah utang pemerintah, menjadi yang paling sulit dihadapi Indonesia selama pandemi. Menurutnya, defisit APBN 2020 yang saat ini sudah menembus Rp 1.000 triliun, merupakan yang terbesar dalam sejarah. Hal ini pun dinilai akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Berita Terkait : JK Prediksi Vaksinasi Baru Kelar 1,5 Tahun

Dengan melebarnya defisit anggaran, kata JK, maka pada tahun berikutnya, 40 persen dari APBN hanya untuk membayar bunga dan cicilan utang.

“Masalah berikutnya, bisa-bisa 30-40 persen anggaran kita di tahun berikutnya, hanya untuk membayar bunga dan mencicil utang, itu yang kita hadapi,” kata Ketua Dewan Masjid Indonesia ini.

Apa saran JK? Eks Ketum Golkar ini menilai, menyelesaikan pandemi merupakan langkah utama yang harus dilakukan. Caranya, dengan vaksinasi. Namun, hal ini cukup menantang dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Baca Juga : Wapres: Program Sejuta Rumah Tak Capai Target

JK mencontohkan Amerika Serikat. Kata JK, Amerika yang adidaya saja hanya mampu melakukan vaksinasi 100 ribu orang per hari. Maka, Indonesia yang memiliki jumlah penduduk mencapai 270 juta jiwa, tentu akan butuh waktu yang lama.

“Kalau 70 persen saja penduduk yang divaksin, maka harus 100 ribu perhari, prosesnya membutuhkan waktu sekitar 4 tahun. Kalau mau selesai setahun, ya 1 juta sehari,” tukasnya.

Benarkah prediksi JK soal kocek negara yang tekor sampai Rp 1.000 triliun? Dilihat dalam APBN kita per akhir November 2020, defisit anggaran mencapai Rp 883,7 triliun atau setara dengan 5,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit tersebut meningkat signifikan dari periode yang sama tahun lalu Rp 369,9 triliun atau setara 2,34 persen dari PDB.

Baca Juga : Risma Menteri Rasa Wali Kota

Defisit anggaran sudah mencapai 85 persen dari target yang ditetapkan dari Perpres 72 tahun 2020 yang sebesar Rp 1.039,2 triliun atau 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara untuk bunga utang, tahun ini pemerintah menargetkan pembayaran sebesar Rp 338,8 triliun dan sebesar 373,3 triliun di 2021. Tahun depan, defisit anggaran ditargetkan sebesar Rp 1.006,4 triliun atau setara 5,7 persen dari PDB.

Eks Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah ikut mengomentari pernyataan JK tersebut. Lewat akun Twitter-nya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini meminta Kementerian Keuangan untuk jujur menjawab pernyataan JK.
 Selanjutnya