RM.id Rakyat Merdeka - Desakan rakyat agar pemerintah membubarkan buzzer terus bergulir. Jubir Presiden, Fadjroel Rachman angkat bicara. Menurut dia, pemerintah tidak punya buzzer dan buzzer bukan pemerintah. Mendengar penjelasan Fadjroel, eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti ngakak dan kasih jempol.
Desakan pembubaran buzzer bukan hanya datang dari kubu oposisi, tapi juga para tokoh masyarakat. Salah satunya eks Ketua Umum Muhammadiyah, Buya Syafi’i Maarif. Mereka merasa keberadaan buzzer cuma bikin gaduh dan panas kondisi politik Indonesia.
Melihat kondisi sudah panas dan menyudutkan Istana, Fadjroel buru-buru meluruskannya. Dia memastikan, pemerintah tak punya dan memelihara buzzer untuk membungkam kritik ataupun oposisi. Menurutnya, pemerintah selalu terbuka menghadapi kritik setiap warga negara.
“Ini negara demokratis, siapapun yang mendukung kebijakan dipersilakan dan siapapun mengeritik bahkan beroposisi dengan pemerintah dipersilakan,” tegasnya.
Lagipula, kata Fadjroel, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat seperti diatur dalam Pasal 28 huruf (E) ayat 2 Undang-undang Dasar 1945. Di mana, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
Baca juga : Dengerin Nih Nasihat Buya
Namun, dalam pasal 28 huruf (J), kebebasan itu tetap ada batasannya. Jika pendapat disampaikan melalui media sosial, kata Fadjroel, masyarakat harus tunduk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Namun, Fadjroel mengakui, pemerintah bekerja sama dengan influencer dalam program tertentu. Misalnya, program vaksinasi. Hanya saja, kerja sama itu dilakukan secara cuma-cuma.
"Influencer atau KOL (key opininon leader/tokoh masyarakat) terkait Covid-19 dan vaksinasi itu cuma-cuma dan gratis sebagai bentuk gotong royong melawan pandemi Covid-19," tuturnya.
Selain itu, ada influencer yang dipekerjakan untuk membantu promosi program pemerintah. Ia mencontohkan program di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Melihat pernyataan Fadjroel yang beredar di medsos, Susi pun nyamber. “Saya bantu retweet ya Pak Fadjroel,” ujar Susi melului akun Twitternya, @susipudjiastuti sambil membubuhkan emoticon jempol dan tertawa.
Baca juga : Fadjroel Sarankan Publik Belajar Cara Mengkritik Dari Media
Kemudian, Susi juga memposting berita soal komentar Buya Syafi’i Maarif yang meminta pemerintah tidak menggunakan buzzer karena hanya memanaskan situasi.
Susi memang kritis terhadap keberadaan buzzer. Sebelumnya, dia diserang para buzzer karena mengkritik pemerintah. Dia pun mendesak Presiden Jokowi untuk menertibkannya.
Lalu bagaimana tanggapan Ade Armando yang selama ini dicap sebagai buzzer pemerintah? Ade mengatakan, narasi yang meminta Jokowi tertibkan buzzer sah-sah saja dalam demokrasi seperti sekarang ini. “Lucu kalau Jokowi disuruh tertibkan buzzer, seolah pekerjakan dan bayar buzzer,” ujarnya.
Menurut Ade, buzzer sah-sah saja dalam demokrasi. Buzzer merupakan orang-orang sipil yang bicara membela yang dianggap benar. “Ini bukan negara, itu orang-orang sipil,” tegasnya.
Ade juga menegaskan dirinya bukan buzzer. Hal ini mengklarifikasi tudingan dari berbagai pihak bahwa dia merupakan bagian dari buzzer. “Saya kan sering dianggap buzzer sama seperti Denny Siregar, dan Eko Kuntadhi,” katanya.
Baca juga : Pengadilan Temukan Bukti Rencana Penyerangan Capitol
Pengamat Komunikasi Politik, Gun Gun Heryanto menilai, keberadaan buzzer dan influencer di media sosial sulit diberangus. Itu bagian dari hak asasi manusia.
Hanya saja, mereka harus ditertibkan. Sebab, banyak yang memanfaatkannya melakukan hate speech atau ujaran kebencian, dan hoaks.
“Jadi, yang memakai buzzer atau influencer itu harus memiliki tanggung jawab sosial dan politik,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Sebelumnya, cendikiawan Ahmad Syafi’i Maarif meminta pemerintah dan oposisi tidak menggunakan buzzer-buzzeran. Eks Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menyarankan pemerintah dan oposisi sebaiknya membangun budaya politik yang lebih arif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, budaya politik yang arif harus tetap dibangun. Apalagi, saat ini Indonesia tengah dihadapkan dengan banyak masalah. [QAR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.