RM.id Rakyat Merdeka - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Prof. Romli Atmasasmita meminta Komnas HAM berhenti menangani kasus alih status pegawai KPK, menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Jika dilanjutkan, maka tindakan Komnas HAM termasuk obstruction of justice atau tindak pidana menghalangi proses hukum.
Dari perkembangan terakhir yang diikuti Prof. Romli, Komnas HAM meminta data-data hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada Kepala Badan Kepegawaian (BKN) Bima Haria Wibisana.
Baca juga : Hendardi Minta Komnas HAM Tak Terpancing Irama 51 Pegawai KPK yang Gagal TWK
Namun, hal itu tidak bisa dipenuhi Kepala BKN. Karena pemilik instrumen adalah Dinas Psikologi Angkatan Darat selaku pihak yang melakukan wawancara, dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang melaksanakan profiling.
"Dalam penjelasannya, Kepala BKN menyatakan tidak memiliki data-data hasil tes yang diminta. Karena semua ada di BIN dan Psikologi AD," kata Prof. Romli dalam keterangannya Rabu (23/6).
Sebelum meminta keterangan dari institusi tersebut, perumus UU KPK ini menyarankan agar Komnas HAM mempelajari kembali tugas dan wewenangnya, sesuai UU HAM dan Keppres Tentang Komnas HAM.
Baca juga : Presiden Terbitkan PP Pengalihan Status Pegawai Jadi PNS
Selain itu, Prof Romli juga menyarankan agar Komnas HAM membaca filosofi, beserta historis dan misi diberlakukannya UU HAM dan derivasinya, UU Pengadilan HAM. Sekaligus perbedaan antara pelanggaran HAM dan pelanggaran pidana.
"Sehingga, jelas dan terang bedanya dalam konteks pengaduan 75 eks pegawai KPK yang diberhentikan karena perintah UU ASN, PP 41 Tahun 2020 dan PerKOM KPK No 1 Tahun 2020," tegas Prof. Romli.
Bila permohonan gugatan 75 eks pegawai didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), seketika Komnas HAM wajib menghentikan kegiatannya untuk menghormati yurisdiksi PTUN memeriksa subyek dan obyek perkara yang sama.
Baca juga : Terkait Covid-19, HNW Minta Komnas HAM Tak Tendensius Terhadap Umat Islam
"Jika Komnas HAM bersikukuh, maka tindakannya termasuk obstruction of justice," tandas Prof Romli. [SAR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.