RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi menyoroti soal percepatan belanja daerah dan percepatan bantuan sosial. Terutama yang berkaitan dengan bantuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Dana Desa.
Berdasarkan data yang diterima Jokowi, anggaran UMKM untuk seluruh daerah ada Rp 13,3 triliun, sementara yang tersalurkan baru Rp 2,3 triliun. Padahal, dana tersebut saat ini dibutuhkan masyarakat untuk menghadapi pandemi Covid-19.
“Kita sekarang butuh sekali. Rakyat butuh sekali. Rakyat menunggu. Saya minta ini segera dikeluarkan,” tegas Jokowi dikutip di kanal YouTube Sekretariat Presiden, kemarin.
Dalam catatan Jokowi, selain UMKM, perlindungan sosial juga memiliki anggaran Rp 12,1 triliun. Sementara, realisasinya baru Rp 2,3 triliun. “Belum ada 20 persen semuanya. Padahal rakyat menunggu ini,” katanya.
Baca juga : Jokowi: Tolong Segera Dikeluarkan, Rakyat Butuh Sekali, Rakyat Menunggu
Begitu juga dengan Dana Desa yang totalnya mencapai Rp 72 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 28 triliun dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Namun, realisasi yang sudah disalurkan baru mencapai Rp 5,6 triliun atau kurang dari 25 persennya.
“Ini yang saya minta, semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran, sangat dinanti oleh masyarakat,” ucapnya.
Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengakui dana bantuan untuk UMKM sering seret. Hingga saat ini, kata Ikhsan, UMKM masih tertatih-tatih untuk bangkit dari keterpurukan.
“Sekitar 7 juta pekerja di sektor UMKM itu dirumahkan atau kehilangan pekerjaan. Inilah potret-potret kita saat ini, UMKM sangat terpuruk,” ucapnya.
Baca juga : Layanan First Media Sering Mati, Pelanggan Dirugikan
Untuk itu, Ikhsan meminta penyaluran dana bantuan bisa lebih lancar. Dia juga berharap Bantuan Presiden (Banpres) produktif untuk usaha mikro senilai Rp 2,4 juta dapat kembali diberikan.
“Sekarang kebutuhan yang mendesak itu uang cash atau hibah, ini yang dibutuhkan pedagang-pedagang,” ujarnya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lisda Hendrajoni berharap, bantuan sosial tunai dari pemerintah bisa segera diberikan dan harus tepat sasaran.
Selain untuk masyarakat miskin, bantuan sosial tunai juga harus menyasar masyarakat yang terdampak langsung pandemi Covid-19. Yaitu mereka yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian hidup.
Baca juga : Dukung Perpanjangan PPKM Darurat, Semua Pihak Diminta Berkorban
Menurut Lisda, masyarakat seperti inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah, agar tetap bertahan hidup di tengah pandemi.
“Ada ratusan ribu masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Akibatnya, banyak yang mengadu tak sanggup bayar kontrakan rumah, biaya sekolah anak bahkan untuk makan aja mereka sulit,” kata Lisda kepada Rakyat Merdeka, kemarin. [KPJ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.