Sebelumnya
Itu kondisi ekonomi. Bagaimana soal amandemen? Dalam surveinya, Burhanuddin menyebut, penolakan terhadap rencana MPR untuk melakukan amandemen UUD 1945 cukup besar di masyarakat. Baik di masyarakat kalangan elit, maupun masyarakat dari kelas bawah. 88 persen responden mengatakan UUD 1945 merupakan dasar negara yang paling sesuai untuk Indonesia. Hanya 6,7 persen yang mengatakan tidak sesuai. Sisanya 5,3 persen tidak menjawab.
Bahkan, 49,1 persen responden secara tegas menyebutkan bahwa UUD 1945 tidak boleh diubah sama sekali. Hanya 28,2 persen yang bisa berkompromi: beberapa pasal boleh diubah untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan bangsa.
Baca juga : PPKM Level 3, Restoran Dan Kafe Tertutup Nggak Boleh Dine In
Ada pula yang membolehkan seluruh pasal di UUD 1945 diubah. Tapi jumlahnya minoritas, hanya 13,8 persen. Sisanya, 8,9 persen tak tahu dan tak menjawab.
Survei kemudian menanyakan pada responden apakah saat ini adalah waktu yang tepat dilakukan amandemen. Untuk mengetahui hasil ini, responden kemudian dibagi dalam dua golongan. Pertama, publik umum, dan kedua, kelompok elite, yang terdiri dari akademikus, aktivis NGO, anggota organisasi masyarakat, hingga tokoh agama.
Baca juga : Berbusana Bak Ratu, Eh Pamerin Dada…
Dari hasil survei itu, sebanyak 28,1 persen responden elite menyatakan sudah saatnya amandemen dilakukan. Sementara dari publik sebanyak 18,8 persen.
Sedangkan yang menyatakan belum saatnya dilakukan amandemen sebanyak 69 persen dari elite, dan 55 persen dari publik. Responden yang menjawab tak tahu/tak jawab: 2,9 persen dari elit dan 26,2 persen dari publik.
Baca juga : Ini Hasil Survei, Bukan Hasil Karang-karangan
“Yang mengatakan sudah saatnya dilakukan amandemen itu sedikit. Sebagian besar mengatakan belum saatnya (dilakukan amandemen),” kata Burhanuddi. “Mereka memandang UUD 1945 bukan kitab suci dan bisa untuk diamandemen, tapi saat survei dilakukan, elite lebih konklusif mengatakan belum saatnya,” sambungnya.
Menurut dia, ada banyak jenis alasan dari responden yang menyatakan tak setuju amandemen. Paling banyak dari responden elite menilai belum ada alasan mendesak untuk melakukan amandemen. Sedangkan responden publik mayoritas menilai UUD saat ini sudah sesuai dengan kondisi bangsa.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.