RM.id Rakyat Merdeka - Kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi telah memicu kemarahan China, mengingat sudah 25 tahun terakhir tidak ada pejabat tinggi terpilih Amerika Serikat yang berkunjung ke Taipei.
"Kunjungan Pelosi dan enam anggota Kongres AS ke kota Taipei meski penting bagi Amerika Serikat dalam memberi dukungan politik di wilayah sengketa, tetapi sebenarnya mendapat tentangan baik dari dalam negeri mau pun dari China," kata Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono dalam rilisnya, Kamis (4/8).
Seperti diketahui, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi memimpin delegasi enam anggota Kongres dalam kunjungan ke Asia mulai 31 Juli 2022.
Negara yang dikunjungi adalah sekutu AS di Asia, seperti; Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Khusus kunjungan ke Taipei, Nancy tiba, 3 Agustus 2022. Beijing, lanjut Dave telah mengeluarkan peringatan keras akan resiko yang bisa terjadi terhadap hubungan AS-China di waktumendatang.
Baca juga : Siswi Berhak Pilih Seragam Sekolah
"Apa lagi kunjungan Pelosi itu fokus pada masalah Keamanan bersama, kemitraan ekonomi, dan pemerintahan demokratis di kawasan Indo-Pasifik. Karena itu kunjungan Nancy Pelosi ke Taipei dapat memicu ketegangan hubungan Washington dan Beijing, dan ketegangan di Indo-Pasifik. Ini perlu diantisipasi perkembangannya," jelasnya.
Ia menuturkan, saat ini Indonesia masih tetap memegang One China Policy. One China policy adalah posisi bahwa hanya ada satu negara yang berdaulat bernama China.
Republik Rakyat China, adalah satu-satunya pemerintah yang sah dari China, sementara Taiwan adalah bagian tak terpisahkan di dalamnya.
"Dalam hal ini tentu Indonesia sangat prihatin atas semakin tajamnya rivalitas antara kekuatan besar akibat kunjungan Pelosi ke Taipei," ujarnya.
Baca juga : Jaga Kepercayaan Rakyat
Jika tidak dikelola dengan baik, kata Dave dalam kaitan politik diplomasi, bisa menimbulkan konflik terbuka dan mengganggu stabilitas, serta perdamaian yang ada di kawasan Indo-Pasifik, termasuk di Selat Taipei.
Ini perlu terus diwaspadai dan diupayakan agar para pemimpin di kawasan Indo-Pasifik dapat menjaga dan melakukan langkah konkrit dan realistis mengurangi ketegangan yang dapat memperburuk situasi.
Jika sampai terjadi konflik terbuka di kawasan Indo-Pasifik, ada jutaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI-TKW) di seluruh wilayah Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan China secara keseluruhan.
"Untuk itu dunia sangat membutuhkan kearifan dan tanggung jawab para pemimpin regional dan internasional agar perdamaian dan stabilitas tetap dapat dijaga sehingga tidak sampai terjadi konflik terbuka," harapnya.
Baca juga : Jokowi Bawa Oleh-oleh Triliunan
Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 ini menyebutkan, sesuai dengan amanat UUD 1945 Indonesia bertanggungjawab untuk menjaga perdamaian dunia, dan berperanaktif dalam penjaga perdamaian tersebut serta membantu menyelesaikan segala bentuk konflik yang dapat menggangu ketidakstabilan.
"Mari kita menolak segala bentuk provokasi yang mengarah kepada perang terbuka. Kami menginginkan suatu iklim yang dapat menciptakan pembangunan ekonomi paska Pandemi Covid-19 dan melalui Presidensi G20 kita wujudkan perdamaian dunia," tutupnya. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.