RM.id Rakyat Merdeka - Senayan berharap Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM) bisa disalurkan tahun ini. Bantuan sosial sebesar Rp 1,2 triliun bagi pelaku usaha mikro ini masih terkendala birokrasi.
Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade meminta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) terus memperjuangkan bantuan buat usaha wong cilik. Karena, kenaikan harga BBM membuat kehidupan perekonomian masyarakat makin terjepit.
“Kami ingin bantuan Pemerintah dinaikkan bukan Rp 24 triliun, tetapi Rp 78 triliun. Jadi, bukan hanya dalam tempo 3 bulan tapi 6 bulan, sehingga jangkauannya juga bisa lebih luas,” kata Andre di Jakarta, kemarin.
Baca juga : PUPR Butuh Rp 300 Triliun Untuk Permak Pelintasan Kereta Api
Dengan adanya kenaikan jumlah bantuan sosial ke masyarakat, bisa menyasar para pelaku usaha mikro melalui program BPUM.
Cuma sayang, BPUM ini belum mendapat lampu hijau dari Kemenkeu. Kendati, sudah ada surat dari Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada 15 September lalu, meminta agar bantuan Rp 1,2 triliun ini bisa ikut dicairkan.
“Walau sebenarnya angka Rp 1,2 triliun ini tidak besar tapi akan berdampak besar kepada rakyat kalau program BPUM ini turun. Tidak ada alasan bagi Kemenkeu tidak mendukung program BPUM,” jelas politisi Gerindra ini.
Baca juga : Polda Metro Sebar 50 Ton Beras Bantuan Kapolri Untuk Warga Terdampak Kenaikan BBM
Hal senada dilontarkan anggota Komisi VI Evita Nursanty. Dia mendorong agar ada bantuan langsung dari Pemerintah terhadap pelaku usaha mikro dan kecil. Pencairan BPUM ini termasuk suksesnya program-program data tunggal Koperasi dan UMKM.
"Targetnya itu ada 14,5 juta data pada 2022 hingga 65 juta data pada 2024,” kata Evita.
Mengenai masalah data tunggal, dia mewanti-wanti pentingnya koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain termasuk Badan Pusat Statistik (BPS). Apalagi data yang di anggarkan untuk program ini cukup besar mencapai Rp 387 miliar.
Baca juga : Kena Dampak Kenaikan BBM, Pengusaha Pelayaran Minta Penyesuaian Tarif
“Kita beharap data ini dapat menjadi data tunggal dari informasi terhadap UMKM kita yang ada di Indonesia,” tambah dia.
Anggota Komisi VI DPR Harris Turino menambahkan, sejatinya Pemerintah telah mengalokasikan Rp 27 triliun untuk bantuan kepada masyarakat miskin yang terdampak kenaikan BBM.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.