Sebelumnya
Direktur Eksekutif Center for Energy Policy, Muhammad Kholid Syeirazi mengungkapkan pada rentang waktu 2000-2050 energi fosil masih dominan, masyarakat dunia ingin membalikkan dominasi itu dengan mengutamakan energi baru terbarukan.
Pemanfaatan energi baru terbarukan 23 persen pada 2025, menurut Kholid, adalah target yang mustahil diwujudkan. Karena, jelas dia, untuk merealisasikan transisi energi dibutuhkan sejumlah upaya antara lain pengembangan energi baru terbarukan, melakukan pensiun dini PLTU, pemanfaatan hidrogen.
Baca juga : KAI: Seluruh Data Aman, Termasuk Face Recognition Dan Pembelian Tiket Online
Tantangan untuk mewujudkan transisi energi, jelas dia, juga besar karena ketiadaan dana transisi, teknologi green energy mahal, harga jual produk green energy juga tinggi dan ekosistem green energy juga belum memadai.
Kholid mengusulkan adanya petroleum fund di luar APBN yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai proses transisi dan diversifikasi ke energi hijau.
Baca juga : Gus Halim Ingatkan Pembangunan Desa Harus Jadi Prioritas Indonesia
Anggota Dewan Pengarah BRIN, Tri Mumpuni berpendapat bahwa bangsa kita adalah bangsa yang tidak mau belajar dalam menyikapi pemanfaatan energi hijau. Sejak hampir 30 tahun lalu, ujar Tri Mumpuni, sudah mengusulkan agar sebagian hasil dari penjualan bahan bakar fosil disisihkan untuk pengembangan energi hijau.
Praktik serupa, menurut Tri Mumpuni, sudah dipraktikkan oleh China untuk mencari energi alternatif untuk mengganti energi fosil yang sudah menyusut. Menurut Tri Mumpuni, selain mengupayakan transisi energi, Indonesia perlu meningkatkan kedaulatan energi.
Baca juga : Airlangga Pastikan Stok Beras Aman
Dia menyarankan agar negara memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengembangkan potensi energi hijau. Praktisi Migas, Hadi Ismoyo berharap agar secepatnya RUU Migas menjadi undang-undang, agar menjadi dasar hukum bagi industri migas di tanah air.
Untuk mengembalikan produksi migas 1 juta barel per hari, ujar Hadi, upaya eksplorasi harus ditingkatkan dan Pertamina seharusnya berada di garis depan dalam upaya tersebut. Pemerintah, tegas Hadi, harus meningkatkan kapabilitas organisasi di sektor energi, karena kenyataannya masing-masing kementerian/lembaga terkesan memiliki agenda sendiri dalam menerapkan kebijakan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.