RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin menentang keras rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang hendak memberikan kuasa penuh kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk impor bawang putih sebanyak 100 ribu ton.
Menurutnya, kebijakan Kemendag jelas salah dan berpotensi membahayakan upaya Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengejar swasembada pangan melalui program kemitraan importir dengan petani melalui kebijakan wajib tanam.
“Melanggar dong. Ngapain dibuat peraturan kalau itu dilanggar. Berarti kita tidak konsisten terhadap aturan yang ada,” tegas Akmal, kemarin.
Baca juga : Rommy Bilang Rutan KPK Pengap, KPK Bilang Sudah Penuhi Standar
Akmal menilai impor bawang putih melalui Bulog jelas sangat tidak adil bagi pengusaha dan juga petani. Dia pun menyayangkan rencana Kemendag ini sebab tidak hanya merugikan petani dan juga importir tapi juga menunjukkan buruknya koordinasi pemerintah dalam hal impor pangan.
Dia mengingatkan, adanya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 38 Tahun 2017 Juncto 24 Tahun 2018 yang mewajibkan importir wajib tanam 5 persen dari kuota impor sebagai ijin pengusaha untuk mendapatkan rekomen dasi impor produk hortikultura (RIPH).
Adapun Permentan ini merupakan salah satu terobosan Kementan untuk mengejar swasembada bawang putih pada 2021 melalui program kemitraan pengusaha dan petani. “Penunjukan impor bawang tanpa kewajiban tanam meru pakan pelanggaran Permentan No. 38 Tahun 2017 juncto 24 Tahun 2018, dimana ada kewajiban bagi importir bawang putih untuk menanam lima persen dari volume yang didapat dari RIPH,” katanya.
Baca juga : Awas, Ketidakadilan dan Bisa Langgar Hukum
Politisi PKS ini tegaskan, tujuan diterbitkannya Pementan No. 38 Tahun 2018 itu bagus untuk percepatan swasembada bawang putih dan juga meningkatkan kesejahteraan para petani. Dengan kebijakan itu para petani terakomodir. Tidak lagi merasa dianaktiri kan oleh pemerintah.
Karena itu, dia meminta Kemendag memberikan ijin impor kepada pengusaha yang betul-betul telah menunaikan kewajibannya bermitra dengan petani untuk tanam bawang putih. “Kita minta Menteri Perdagangan dan Bulog jangan menyetujui izin impor kalau tidak ada bukti penanaman. Itu saja kuncinya,” tegasnya.
Anggota Komisi IV Darori Wonodipuro juga mendesak penugasan Bulog untuk melakukan impor 100 ribu ton di evaluasi. Alasannya, kebijakan itu berpeluang membuat Bulog melakukan monopoli. “Bulog tak dapat melakukan impor bawang putih sendirian. Pemerintah harus memberi kan kuota kepada perusahaan swasta agar terhindar dari monopoli,” katanya.
Baca juga : Ekspor Dan Impor Melambat, Pengusaha Tak Salahkan Pemerintah
Darori mengatakan, pada dasarnya impor bawang putih tidak ada masalah sebab memang kebutuhan dalam negeri masih kurang. Namun demikian, hendaknya kebijakan impor ini memperhatikan masukan dari Kementan sebab sebelumnya sudah ada Permentan wajib tanam melalui program kemitraan dengan petani bagi importir untuk mendapatkan izin impor. “Dikhawatirkan, penunjuk kan Bulog untuk melakukan impor komoditas bawang putih malah merugikan petani lokal,” tambah dia.
Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai kebijakan impor melalui Bulog ini tidak pro terhadap kepentingan petani dan pengusaha. “Kebijakan ini tidak pro ke petani. Petani bawang sepertinya ditinggalin,” ungkap dia.
Direktur Eksekutif Indo nesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menilai kebijakan impor bawang putih mengancam elektabilitas Presiden Jokowi jelang 17 April. Apalagi kebijakan impor ini tidak pro petani juga pengusaha. “Mereka harus diayomi. Dijaga. Kalau perlu diuntungkan. Jangan dirugikan. Kalau dirugikan akan berbalik arah dan ini akan merugikan Pak Jokowi,” kata Ujang. [FAZ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.