RM.id Rakyat Merdeka - Pergerakan pengungsi global dari Ethiopia, Sudan, Suriah, Lebanon, serta Rohingya di Bangladesh mulai mengancam stabilitas kawasan Asia Tenggara. Masalah ini mesti segera ditangani.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta pemerintah meningkatkan kerja sama internasional untuk mencari solusi efektif dalam mengatasi masalah pengungsi global. Apalagi, Indonesia menjadi negara yang sering menampung pengungsi.
“Indonesia perlu mengambil leading role di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), mendesak solusi global terkait isu ini. Bila tak tertangani dengan baik, masalah ini akan menjadi krisis kemanusiaan global yang mengancam stabilitas kawasan,” ujar Azis melalui keterangan tertulisnya, kemarin.
Baca juga : DPD Harap Pemerintah Adopsi Kearifan Lokal
Diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara yang menampung belasan ribu pengungsi dan pencari suaka dari berbagai negara. Data Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) menyebutkan, hingga November 2020, terdapat 13.747 pengungsi dan pencari suaka dari 40 negara berada di Indonesia.
Diperkirakan, jumlah pengungsi akan terus meningkat lantaran berlarut-larutnya konflik bersenjata di sejumlah negara. Saat ini, telah terjadi gelombang pengungsi sekitar 79,5 juta orang di seluruh dunia, sebanyak 26 juta orang di antaranya telah melarikan diri melintasi perbatasan negara.
Azis mendorong pemerintah melakukan kerja sama intensif dengan badan-badan internasional, termasuk PBB. Perlu upaya terpadu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Berbagai badan dan lembaga terkait yang ada di dunia diminta bergerak secara cepat, memberikan bantuan ekstensif terhadap fenomena kemanusiaan ini.
Baca juga : Kasus Tewasnya 6 Laskar FPI, Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tak Akan Bentuk TGPF
“Negara-negara di kawasan harus ikut berperan membangun ketersediaan pangan, air, perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan, serta meningkatkan keamanan publik. Dengan begitu, jumlah pengungsi dapat dikurangi, dan memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas kawasan,” jelas politisi Partai Golkar ini.
Selain itu, sambung dia, DPR juga mendorong pemerintah melakukan lebih banyak upaya untuk mencegah atau menghentikan konflik bersenjata yang mengakibatkan peningkatan pergerakan pengungsian. “DPR juga melakukan aktivitas diplomasi di berbagai forum antar parlemen, untuk mendukung pencarian solusi efektif atas masalah pengungsi global. Termasuk masalah Rohingya dan pengawasan repatriasi pengungsi Rohingya di Rakhine State (Myanmar) berjalan secara bermartabat dan aman,” tandasnya.
Terkait hal ini, Presiden Human Initiative Tomy Hendrajati menyebut, sekitar 79,5 juta orang mengungsi secara paksa. Sebanyak 26 juta orang di antaranya telah melarikan diri melintasi perbatasan negara. “Karena terbatasnya peluang solusi jangka panjang dan berlarut-larutnya konflik bersenjata di seluruh dunia, jumlah pengungsi diperkirakan akan terus meningkat di masa mendatang,” ujar Tomy.
Baca juga : DPR Harap Menteri Sakti Stop Ekspor Benih Lobster
Belum lagi terjadinya perubahan iklim yang memburuk, juga akan memaksa orang meninggalkan tempat asalnya untuk mencari keselamatan dan kehidupan yang lebih baik. Secara global, Tomy menyebutkan, ada sekitar 60 persen pengungsi berasal dari negara Islam. Atas dasar ini, UNHCR telah menginisiasi Filantropi Islam sejak 2013. Inisiatif tersebut berkembang pesat secara global. [ONI]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.