RM.id Rakyat Merdeka - Niat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) meminta petunjuk Presiden Jokowi terkait Capres-Cawapres silakan saja. Asalkan jangan mau didikte. Hal itu hanya memberikan peluang untuk tokoh di luar koalisi.
“Kalau sekadar saran, apa yang dibutuhkan, siapa yang mampu meneruskan program Jokowi, tentu wajar dan baik saja,” kata Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin kepada Rakyat Merdeka.
Baca juga : Di Istana, Jokowi Bicara Krisis Pangan & Energi
Menurutnya, pernyataan KIB mau minta pentujuk Jokowi semakin mengkonfirmasi, koalisi itu dibentuk atas inisiatif di luar partai-partai yang tergabung, alias alat kendaraan calon teren_tu.
Seharusnya, KIB tetap independen. Misalkan, sebagian kalangan KIB menyebut sebagai kendaraan politik Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk nyapres, semestinya wakilnya harus salah satu Ketua Umum KIB. Atau kader lain dari tiga partai koalisi itu.
Baca juga : Jokowi Bisakah Netral Di 2024
“Kalau dua-duanya kader eksternal, Ganjar-Erick atau Ganjar Sandiaga, jatuh marwahnya. Artinya cuma jadi kendaraan orang. Bukankah ada Airlangga, Zulhas, dan Manoarfa. Partai sebagai pencetak pemimpin harus pede dong ajukan kadernya,” sarannya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu tak menampik, endorsment Jokowi terhadap nama capres masih sangat berpengaruh. Apalagi, saat Pemilu berlangsung, Jokowi masih berkuasa. Dia memegang seluruh infrastruktur hingga ke daerah. Dari mulai Mendagri dengan ratusan PJ-nya hingga alat pemerintah lainnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.