Sebelumnya
OSO juga menyinggung soal ambang batas pencalonan presiden oleh parpol yang dipatok dengan presidential threshold 20 persen. Dia menilai regulasi ini mengganjal parpol mengusung kader terbaiknya untuk bertarung di pilpres.
“Mau tidak mau parpol harus bergabung. Akibatnya, seperti kemarin, calon cuma dua pasangan. Dampaknya, masyarakat terbelah dengan sangat tajam. Yang rugi ya bangsa ini,” tandasnya.
LaNyalla pun mengamini apa yang dilontarkan OSO. Dia menyatakan DPD telah membentuk Tim Kerja Pokok-Pokok Haluan Negara (Timja PPHN) yang diketuai senator asal DKI Jakarta, Jimly Asshiddiqie. “Tim ini bertugas menyiapkan materi seputar persiapan amandemen ke-5 UUD 1945,” ucap LaNyalla dalam keterangan persnya.
Baca juga : Di Hari Lebaran, Sampah DKI Jakarta Capai 2.142 Ton
Usulan OSO agar DPD bisa diikut sertakan dalam mengusung capres-cawapres mendapat dukungan dari sejumlah kalangan. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai, usulan itu sangat menarik untuk digulirkan menjadi perdebatan jelang Pilpres 2024.
“Pertemuan silaturahmi politik dan perjuangan. Karena yang dibahas terkait soal aturan syarat usung capres. Setiap warga negara, termasuk keduanya berhak untuk membahas persoalan capres,” tegas Ujang kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Namun untuk memuluskan usulan tersebut, kata dia, tentunya harus didukung semangat yang kuat dan argumentasi yang kuat. Karena terhadap usulan ini, keduanya akan berhadapan dengan parpol.
Baca juga : Silaturahmi Virtual Dengan Wapres, Jokowi Cerita Lebaran Tanpa Anak-anak
“Parpol juga nggak mau kalah kalau ada pesaing terkait usulan non parpol bisa nyapres,” terangnya.
OSO dan LaNyalla, kata Ujang, harus pintar melobi parpol jika ingin memuluskan rencananya itu. “Kelihatannya parpol tak akan mau. Namanya juga usaha, setiap usaha mesti dihargai, walaupun hasil akhirnya belum kelihatan,” sebut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia itu.
Sementara itu, Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir menjelaskan substansi di balik silaturahmi Lebaran ini. Menurutnya, OSO itu tokoh yang sangat concern kepada kepentingan daerah. Sehingga, dia selalu mengingatkan anggotanya agar memegang teguh komitmen memajukan dan menyejahterakan daerah.
Baca juga : Panduan Bayar Fidyah Puasa: Cara, Niat, Takaran Dan Penyaluran
Kendati demikian DPD tidak bisa sendirian memperjuangkan kepentingan daerah. Perlu bantuan DPR RI sebagai partner di parlemen. Jadi, demi keadilan, seharusnya DPD-RI mendapatkan keistimewaan yang sama.
“Saya yakin pertemuan Bang OSO dengan Ketua DPD-RI periode 2019-2024, LaNyalla, sangat positif bagi sistem ketatanegaraan Indonesia agar lebih baik lagi. Apalagi jika gagasan bang OSO ini dapat masuk ke amandemen ke-5 UUD 45,” tutupnya. [UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.