RM.id Rakyat Merdeka - Penolakan terhadap Tapera yang disampaikan buruh dan pengusaha menggambarkan bahwa kepercayaan rakyat (public trust) sungguh sangat penting dan bernilai.
Kalau publik percaya, kebijakan atau keputusan apa pun bisa diterima. Mulus jalannya. Sebaliknya, kebijakan, keputusan serta putusan sebaik apa pun, kalau publik tidak percaya, akan menemui hambatan.
Ambil contoh: kasus Harun Masiku. Pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait Harun Masiku, sekarang, apakah terkait politik? Atau, tidak diperiksanya Hasto, dulu, tiga atau empat tahun lalu, apakah juga terkait politik? Kenapa begitu?
Masing-masing tentu punya jawaban, dalih dan penafsiran serta interest sendiri-sendiri. Yang pasti, kasusnya masih sama, pasal-pasal yang dirujuk belum berubah, KPK-nya belum berganti, Harun-nya juga masih sama: belum kelihatan.
Pendekatan dan penyelesaian kasus-kasus seperti ini, sedikit-banyak bisa mempengaruhi kepercayaan publik. Bisa menumbuhkan, bisa meruntuhkan.
Baca juga : Amandemen, Bukan Nambal Baju Robek
Di sinilah urgensi serta pentingnya para penegak hukum serta pejabat publik melepaskan segala kepentingan pribadi, golongan, kelompok atau parpolnya.
Kalau pejabat publik melihat sesuatu berdasarkan kepentingan sempit-sesaat, suatu waktu “sikap” itu bisa menjadi bumerang. Bisa menyerang balik. Dalam beberapa kasus, ini sering terjadi.
Di Indonesia, sebagian politisi adalah pejabat publik atau pejabat negara. Pernyataan, langkah, sikap, kebijakan serta kiprah mereka akan mempengaruhi wajah negeri ini. Juga berdampak terhadap kepercayaan publik.
Seringkali ada yang mengatakan bahwa lembaga politik atau dunia politik sangat dinamis. Sehingga wajar kalau posisi pro dalam sekejap bisa berubah kontra, atau kontra tiba-tiba berubah menjadi pro. Sikap seperti ini bisa melunturkan kepercayaan publik.
Contoh: kasus IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. Ada (mantan) menteri yang dulu sangat menyetujui dan mendukung IKN, sekarang, setelah tidak lagi jadi menteri, dia menjadi pengkritik keras IKN.
Baca juga : Wajah Baru Para Penyeimbang
Atau sebaliknya, ada tokoh yang dulunya menjadi pengkritik keras IKN, sekarang berubah menjadi pendukung berat IKN.
Mudahnya sikap distel, diseting dan diubah-ubah, membuat publik bertanya-tanya, yang pada akhirnya menumbuhkan benih keraguan dan ketidakpercayaan.
Dampaknya, kebijakan publik yang baik sekali pun, akan dipertanyakan. Dampak lanjutannya, sebuah kebijakan dan program bisa terhambat.
Itulah kenapa banyak pihak mengingatkan para elite politik dan pejabat publik, “berilah teladan, contoh serta pendidikan politik yang baik kepada rakyat”. Karena, apa yang dilakukan di atas akan terus menjalar sampai ke bawah, ke rakyat.
Inkonsistensi sikap politik yang sering diumpamakan sebagai “pagi kedelai, sore tempe”, bisa mengurangi kepercayaan rakyat.
Baca juga : Awas Bahaya Infobesitas!
Kalau sikap inkonsistensi tersebut dilakukan oleh rakyat, dampaknya tak seberapa dibanding kalau sikap tersebut menghinggapi para elite politik, pejabat publik atau pejabat negara.
Karena itu, lima ditambah lima tetaplah sepuluh. Jangan karena kondisi tertentu, 5 + 5 jadi 12 atau bahkan jadi minus sepuluh.
Karena, kekeliruan itu bisa diduplikasi oleh rakyat. Bahkan akan dibela matian-matian. Yang satu meyakini 5 + 5 = 12, sedangkan yang lainnya sangat yakin hasilnya minus sepuluh. Padahal, sebelumnya, keduanya sama-sama bersepakat dan percaya bahwa 5 + 5 = 10.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.