Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Dalam sebulan ini publik dibombardir berbagai isu-isu heboh. Karena mengandung pro-kontra, publik perlu lebih dilibatkan. Keliru membuat membuat keputusan dan kebijakan, bisa panjang dampaknya.
Kita ambil garis dari dari kehebohan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang naik berkali-kali lipat. Isu ini menyita perhatian publik. Belakangan, kenaikan uang kuliah, ditunda.
Belum kering isu tersebut, muncul kontroversi baru: RUU Penyiaran yang melarang liputan investigasi eksklusif.
Ketika isu ini masih panas, ada lagi isu baru, RUU Kementerian Negara. RUU ini dimaksudkan untuk mengakomodir rencana pemerintahan Prabowo-Gibran menambah jumlah Kementerian menjadi 40 kementerian, dari sebelumnya hanya 34 kementerian.
Berikutnya, ada pro-kontra RUU Polri dan TNI. Ketika isu ini masih dibicarakan, muncul kebijakan yang memberikan Izin Usaha Pertambangan kepada ormas keagamaan.
Baca juga : Kepercayaan, Bukan Tumbuhan Liar
Kontroversi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang akan memotong gaji pegawai 2,5 persen kemudian masuk ke barisan isu-isu panas yang menyita perhatian publik. Heboh lagi.
Di sela-sela kabar kenaikan beberapa komoditas, kemudian muncul isu tak kalah panasnya: penguntitan dan pengintaian terhadap Jampidus Kejaksaan Agung yang sedang menangani beberapa kasus mega korupsi.
Kasus-kasus ini memanas di sela-sela ramainya pemberitaan mengenai persidangan kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang menyeret anak, cucu, penyanyi dangdut sampai pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ketika isu itu masih panas, publik meudian dibombardir lagi dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang “merevisi” UU soal batas usia calon gubernur atau wakil gubernur. Isu “panas” ini masih bertahan sampai sekarang.
Bombardir isu-isu tersebut seolah tak berhenti. Silih berganti. Bertubi-tubi. Bahkan tumpang tindih. Di masa Covid-19 beberapa tahun lalu, banjir informasi ini disebut infodemik. Kalau informasinya panas semua artinya terjadi arus deras banjir lahar panas informasi.
Baca juga : Jangan Pecahkan Rekor Korupsi
Menyikapi fenomena seperti ini, ada juga yang menyebutnya sebagai “kegemukan informasi” atau infobesitas. Sama seperti “kelebihan berat” konvensional, infobesitas datang dari berbagai sumber.
Apa dampaknya? Sulit membedakan mana yang benar dan salah, mana yang menjadi prioritas perhatian mana yang harus diabaikan. Dampak lainnya, sulit menentukan keputusan: menolak atau menerima. Setuju atau tidak. Terjadi kegalauan analisis.
Bagi yang tidak terlalu peduli informasi, bombardir isu atau berita ini dianggap biasa-biasa saja. Tidak berpengaruh. Namun, bagi yang well informed , terasa sangat bising. Cenderung menimbulkan polusi informasi.
Lepas dari pro kontra isu-isu tersebut, jangan sampai rakyat menjadi korban atau dirugikan. Dalam jangka pendek atau panjang. Dalam bentuk apa pun.
Karena itu, bagi para pembuat kebijakan, pelibatan bermakna masyarakat, sangat dibutuhkan. Serap masukan dan aspirasi seluas-luasnya. Karena, salah membuat kebijakan, bisa berdampak panjang dan lama.
Baca juga : Menebak Wajah Opoisisi
“Awas serangan infobesitas” bisa menjadi warning sosial atau politik untuk masyarakat. Jangan sampai banjir lahar informasi membuat galau dan melahirkan sikap apatis atau “masa bodo”, sehingga pembuat kebijakan berjalan sendiri. Ini tidak sehat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Seringkali, ini berlangsung tanpa disadari.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
