Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Hari ini, 26 tahun lalu; Kamis, 21 Mei 1998, pukul 09.05 pagi, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Orde Baru tumbang, Reformasi berdiri tegak dengan penuh antusias. Apa yang dihujatkan kepada Soeharto dan Orde Baru mestinya tidak dipraktikkan di era Reformasi.
Korupsi misalnya, ternyata tidak kalah mengkhawatirkan dibandingkan era Orde baru. Data ICW yang dirilis Minggu (19/5) menyebutkan, sepan jang 2023, ada 791 kasus korupsi. Tersangkanya 1.695 orang. Rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Data ini menunjukkan bahwa salah satu amanat Reformasi (pemberantasan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme) tidak berjalan baik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai anak kandung reformasi, sekarang kian lemah dan keropos. Dari Kepala Rutan KPK sampai Ketua KPK terjerat kasus korupsi. Pagar makan tanaman ini sungguh menjadi ironi luar biasa di era Reformasi.
Baca juga : Segera Cari Solusi Naiknya Uang Kuliah
Selain itu, Indeks Demokrasi juga merosot. Beberapa lembaga interna sional telah merilis penurunan itu. Free dom House misalnya, mencatat bahwa indeks demokrasi Indonesia turun dari 62 poin pada 2019 menjadi 53 poin pada 2023.
Di tengah penurunan tersebut, mencuat kabar bahwa revisi UU Penyiaran akan melarang tayangan eksklusif liputan investigasi. Pelarangan itu tertuang dalam draf RUU Penyiaran terbaru.
Draf ini diprotes, karena liputan investigasi diyakini bisa mendalami be berapa kasus, mulai dari makanan ber formalin sampai kasus mega korupsi.
Mestinya, setelah 26 tahun, enam agenda Reformasi berjalan semakin cepat dan menguat. Bukan melemah apalagi mundur. Termasuk tiga kata penting; korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN.
Baca juga : Bukan Pagar Makan Tanaman
Sekarang, kita melihat perkembangan tiga kata tersebut. Bahkan, korupsi yang mencapai ratusan triliun rupiah seolaholah menjadi “menu biasa” yang tidak mengagetkan. Sungguh sangat memprihatinkan.
Nepotisme serta politik dinasti juga dianggap kian lumrah. Tahun ini akan digelar Pilkada serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Disinyalir nuansa dinasti politik masih akan mewarnai Pilkada.
26 tahun setelah Soeharto mengundurkan diri serta Orde Baru tumbang, kalimat sakti “Reformasi” mestinya tidak mengalami dekadensi nilai. Apinya perlu terus dihidupkan lewat kebi jakan, aksi nyata, contoh yang baik serta konsistensi dan sistem yang solid. Bukan sekadar menggelegarkan slogan dan janji.
Karena itu, dibutuhkan kemauan dan keberanian serta keteladanan dari semua pihak untuk menuntaskan serta melakukan akselerasi agendaagenda Reformasi. Termasuk keteladanan dari para pemimpin. Ini sangat penting.
Baca juga : Bukan Bunker Gelap Dan Hitam
Pukul sembilan pagi, 26 Tahun lalu mestinya di-review lagi. Menjadi pelajaran dan catatan penting bangsa ini. Kapan pun. Di manapun. Di pusat maupun daerah.
Tahun depan, ketika Reformasi berusia 27 tahun kita akan lihat hasilnya. Semoga ada perbaikan dan akselerasi, bukan stagnasi, putar balik, apalagi kemunduran. Kita lihat mulai dari sekarang.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
