RM.id Rakyat Merdeka - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya, Alwin Basri menjadi tersangka KPK. Alwin adalah Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah. Fakta ini kian menguatkan adanya potensi negatif dari dinasti politik.
Sebelumnya, di banyak daerah, sudah banyak dinasti politik yang tersangkut kasus hukum, terutama korupsi.
Pilkada serentak November 2024 berpotensi diwarnai dinasti politik. Fenomena ini kian berkembang sejak Mahkamah Konstitusi (MK), lewat putusannya pada tahun 2015, melegalkan dinasti politik. Putusan ini dinilai menutup ruang bagi figur potensial yang tidak mempunyai trah politik dinasti.
Karena sudah menjadi putusan MK, yang bisa dilakukan sekarang adalah menciptakan Pilkada berkualitas di tengah fenomena tersebut.
Baca juga : Butuh Pansel “Mata Air”
Sembilan tahun lalu, 2015, Ketua MK Mahfud Md pernah mengungkap enam persoalan Pilkada yang sering disengketakan di MK.
Mahfud menyebut: ada politik uang, pemaksaan, atau teror supaya memilih atau tidak memilih calon tertentu. Lalu ada pemalsuan dokumen pemilihan, penyalahgunaan jabatan, terutama calon petahana. KPU yang memihak calon tertentu, juga menjadi persoalan serius.
Setelah Mahfud menyampaikan pernyataan tersebut sembilan tahun lalu, pelanggaran-pelanggaran di Pilkada sepertinya terulang. Artinya, belum ada perbaikan signifikan. Butuh langkah-langkah luar biasa untuk menghentikannya.
Bahkan, dinasti politik di daerah yang cenderung menguat dan berkembang, bisa menjadi problem demokrasi yang serius.
Baca juga : Yang Penting, Nangkap Tikus
Kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD kota/kabupaten/provinsi yang diduduki satu keluarga, menjadi problem serius dalam budaya sosial-politik yang longgar dan permissive. Fenomenan itu berpotensi melahirkan penyalahgunaan kekuasaan.
Sudah banyak contoh “keluarga politik” yang terseret kasus korupsi. Yang terakhir, seperti yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah tersebut.
Yang juga menjadi persoalan adalah; kuatnya keinginan memenangi Pilkada, membuat tim pemenangan memproduksi banyak informasi bohong, hoaks dan disinformasi.
Selain itu, pilihan yang didasari sentimen personal akan mengesampingkan pilihan yang berbasis gagasan dan kinerja. Yang dilihat orangnya, bukan ide, integritas dan kinerjanya.
Baca juga : Bukan Tiga Matahari
Pilkada serentak November 2024 akan menjadi ujian supaya tidak mengulang kesalahan yang sama. Penyakit-penyakit pilkada yang menahun dan kian akut bisa menjadi virus demokrasi yang berbahaya dan imun.
Kita juga berharap, pemenang Pilkada yang akan bekerja di era pemerintahan Prabowo-Gibran, tidak akan melahirkan kasus-kasus korupsi. Kita tahu, kobocoran anggaran sudah menjadi keprihatinan presiden terpilih Prabowo Subianto sejak lama.
Untuk itu, masih ada waktu untuk meminimalisir sisi-sisi negatif Pilkada November 2024.
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 1 & 8, edisi Minggu, 21 Juli 2024 dengan judul "Meracik Obat Pilkada"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.