Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Elite politik jangan hanya terlalu fokus terhadap politik, terutama Pilkada. Banyak persoalan lain yang juga sangat membutuhkan perhatian serius.
Masalah pendidikan, judi online yang bahkan sudah menjerat anggota DPR, korupsi yang masih parah, hanya menyebut beberapa di antaranya. Sekarang, ada ancaman siber yang menyerang Pusat Data Nasional (PDN).
Layanan di 282 instansi layanan publik yang terganggu akibat lumpuhnya server PDN tersebut, jelas menjadi persoalan serius.
Kasus ini berbarengan dengan kabar mengenai banyaknya perusahaan tekstil dan alas kaki yang gulung tikar. Beberapa perusahaan obat juga terancam tutup. Lalu ada rencana kenaikan harga, tarif listrik dan BBM.
Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) mencatat 60 persen industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang menjadi anggotanya, sudah berhenti beroperasi.
Baca juga : Izin Dan Keteladanan
Kondisi memprihatinkan ini perlu penanganan serius dan terintegrasi. Karena, efeknya berantai. Perusahaan katering, rumah kontrakan atau kos-kosan, para tukang ojek, dan sebagainya, juga ikut terdampak.
Ada dua sisi yang perlu diperhatikan. Pertama, sisi teknis. Kedua, sisi politiknya.
Dari berbagai macam persoalan tersebut, solusi teknisnya perlu segera ditangani. Cepat dan tepat. Bukan hanya tambal sulam. Bukan parsial. Masing-masing ngomong sendiri dan membela diri. Perlu satu pintu.
Serangan siber misalnya, bukan kali ini saja terjadi. Sudah berkali-kali. Beberapa tahun lalu, Bank Syariah Indonesia (BSI) juga diserang. Layanannya terganggu. Data kependudukan juga pernah diperjualbelikan.
Kalau sekarang ada serangan siber, lalu apa yang dikerjakan beberapa tahun terakhir sejak kasus seperti mulai mencuat? Karena itu, perlu audit menyeluruh.
Baca juga : “Mantab” Dan Paradoks Chile
Ini menyangkut keamanan negara. Tidak bisa dianggap main-main. Perusahaan biasa saja membentengi diri dengan baik, apalagi ini urusan rakyat dan negara.
Kepungan beberapa kasus beruntun dalam beberapa bulan terakhir mengingatkan kita bahwa imbauan supaya “serahkan sesuatu kepada ahlinya”, benar adanya. Bukan isapan jempol. Perlu figur yang cakap. Bukan yang politis.
Ini perlu diingatkan, karena pemilihan pejabat negara seringkali didasarkan karena kepentingan politik.
Ada dalih yang sering disampaikan bahwa politisi yang dipilih tak perlu diragukan karena “dia bisa bekerja sambil belajar”. Ingat, ini menyangkut 275 juta rakyat Indonesia. Bukan ajang coba-coba.
Karena itu, kabinet Prabowo-Gibran mendatang jangan menjadi kabinet “orang-orang parpol”, tapi menjadi kabinet profesional yang benar-benar siap kerja dan mengerti masalah serta cakap mencari jalan keluar.
Baca juga : Utang Untuk Jiwa Raga
Tantangan di dalam negeri dan geopolitik global yang cukup berat, membutuhkan figur-figur profesional yang fokus dan sangat piawai di bidangnya. Memilih orang-orang politik memang tak bisa dihindari, tapi jangan sampai mendominasi.
Kalau salah pilih, bukan hanya rakyat yang terancam PHK, pejabat, termasuk menteri, juga terancam di-PHK atau di-reshuffle, berkali-kali. Apalagi kalau pejabat tersebut terjerat judi online, korupsi, didorong oleh kepentingan pribadi, dan sebagainya, negeri ini bisa berantakan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
