Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Jarang-jarang pimpinan KPK bicara gamblang dan terbuka. Salah satu yang mengejutkan ketika dua pimpinan KPK mengakui masih adanya kendala ketika mereka menangani oknum dari Kejaksaan dan Polri.
“Masih ada ego sektoral. Ini masalah,” kata pimpinan KPK Alexander Marwata saat KPK melakukan rapat kerja bersama Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2024).
Ketua KPK Nawawi Pamolango menambahkan, kalau menangani oknum dari dua lembaga tersebut, pintu buat KPK untuk melakukan koordinasi dan supervisi seperti tertutup. Nawawi menyontohkan kendala ketika mereka menangani Kajari Bondowoso, Jatim, akhir tahun lalu.
Isu ego sektoral bukanlah hal baru. Dari tahun 70-an, istilah ini sudah menjadi kekhawatiran. Terkait KPK misalnya, kasus “cicak dan buaya” menjadi contoh paling diingat.
Baca juga : 2 Plus 1 Berantas Korupsi
Semua Presiden juga pernah mengungkapkan kekhawatirannya. Pada 9 Juni 2022, saat berkunjung ke Wakatobi, Sulteng, Presiden Jokowi memberi peringatan keras supaya ego sektoral ini dihilangkan.
“Saya tidak bisa menoleransi terjadinya kerugian negara serta terjadinya kerugian masyarakat yang disebabkan ego sektoral dan ego lembaga. Sudah, stop. Cukup, stop. Karena persoalannya dimulai dari sini. Semuanya harus membuka diri,” tegas Presiden Jokowi saat itu.
Dua tahun berlalu, ego sektoral masih meresahkan. Itulah kenapa perlunya koordinasi yang berkualitas dan bermakna oleh lembaga di atasnya. Lembaga yang bisa menegur dan “menjewer” lembaga di bawahnya.
Apa yang disampaikan secara gamblang oleh pimpinan KPK, serta kekhawatiran yang diungkapkan Presiden Jokowi, menjadi persoalan serius bagi pemerintahan sekarang maupun mendatang.
Terkait sengkarut jebolnya Pusat Data Nasional misalnya, masing-masing lembaga saling menyalahkan. Ada egoisme sektor di dalamnya. Di sinilah pentingnya koordinasi untuk menuntaskan masalah dengan baik dan benar. Tidak berjalan sendiri-sendiri. Ini menjadi catatan penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun ke depan. Karena, ego sektoral serta persoalan koordinasi bisa melahirkan “bencana” di luar dugaan. Seperti kasus jebolnya Pusat Data Nasional yang melumpuhkan ratusan sistem data lembaga pemerintah tersebut. Ini sangat serius.
Kita berharap, saat memerintah, Presiden Prabowo memprioritaskan serta menuntaskan masalah ego sektoral ini. termasuk ego antara Pusat dan Daerah serta ego sebagai pejabat publik yang berbasis partai politik.
Karena itu, sistem kerja atau koordinasi antar lembaga perlu dievaluasi dan dimodernisasi. Harus ada persamaan persepsi supaya fokus, terarah dan tidak jalan sendiri-sendiri.
Karena, ketika ego sektoral menguat, satu lembaga misalnya, bisa membangun pelabuhan tanpa memperhatikan akses jalan atau infrastrukur penunjang di sekitarnya.
Baca juga : Pilkada, PHK Dan Reshuffle
Jangan sampai ada prinsip, “yang penting kami sudah membangun pelabuhan. Anggaran sudah terserap. Urusan lain terserah lembaga lain”. Ego sektoral seperti ini tentu saja sangat merepotkan dan merugikan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
