Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Masalah perizinan menjadi persoalan yang tak pernah selesai. Perlu ketegasan, keteladanan, penegakan hukum serta konsistensi. Kalau tidak, perizinan yang ruwet akan terus dipelihara menjadi lahan basah oleh oknum tertentu.
Sebelas tahun lalu, tepatnya September 2003, Presiden SBY yang sudah menjabat selama sembilan tahun, mengeluhkan soal ini.
“Saya kira di dunia ini tidak ada seperti Indonesia, banyak sekali perizinan, di pusat di daerah. Ini yang bikin penyakit. Saya kira sudah tiga kali saya memberi instruksi,” kata Presiden SBY, Rabu siang (18/9/2003) dalam sidang kabinet di Kantor Presiden.
Kemarin, Presiden Jokowi kembali mengeluhkan hal senada. Presiden menyinggung perizinan yang ruwet. Salah satu dampaknya, artis internasional seperti Taylor Swift tidak bisa konser di Indonesia. Padahal perputaran arus modalnya sangat besar. Taylor Swift lebih memilih Singapura. Dia menggelar konser 2 sampai 9 Maret 2024.
Baca juga : “Mantab” Dan Paradoks Chile
Presiden menyebut, karena lebih dari separuh penontonnya berasal dari Indonesia, maka capital outflow, aliran uang Indonesia mengalir ke Singapura.
Ini bukan hanya soal konser artis internasional. Untuk berobat misalnya, Indonesia juga kehilangan sampai 180 triliun rupiah. Uang itu mengalir ke luar negeri.
“Ada satu juta lebih warga negara kita berobat ke luar negeri, ke Singapura, Malaysia, Jepang, Amerika, Eropa,” ujar Presiden Jokowi saat menghadiri Rakernas Kesehatan di ICE BSD, Tangerang, Rabu (24/4/2024) lalu.
Menonton konser di luar negeri atau berobat ke negara lain, serta ruwetnya perizinan membutuhkan sistem yang kuat serta keteladanan.
Baca juga : Utang Untuk Jiwa Raga
Berapa banyak usaha-usaha ilegal yang bisa bergerak bebas karena ada “penyelesaian di bawah meja”. Berapa banyak pejabat yang justru berobat ke luar negeri.
Di sinilah pentingnya keteladanan dan menumbuhkan kepercayaan. Kalau pejabat saja lebih mempercayai kehebatan negara lain, bagaimana rakyatnya?
Kalau para pejabat menyerukan pemberantasan korupsi, sementara yang dilihat rakyat adalah melemahnya penegakan hukum, termasuk melemahnya KPK, bagaimana rakyat mau percaya?
Kalau pejabatnya menyerukan supaya percaya produk dalam negeri, sementara rakyat melihat masih ada yang kecanduan impor, bagaimana rakyat mau percaya?
Baca juga : Pilkada Jakarta Jangan Dibalik
Jadi, selain memperbaiki sistem, penegakan hukum yang tegas dan konsisten, serta satunya kata dan perbuatan dari para pemimpin, keteladanan dari atas menjadi sangat penting.
Kalau keteladanan itu minim, apalagi tidak ada, Presiden (terpilih) Prabowo Subianto sangat mungkin masih akan mengulangi soal ruwetnya perizinan di negeri ini.
Ini sangat penting. Karena, ruwetnya izin di Indonesia bukan hanya dikeluhkan rakyat atau pengusaha lokal, investor asing pun mengeluhkan soal ini.
Semoga segera ada langkah perbaikan yang tegas, cepat, menyeluruh dan mendasar. Apalagi ini sudah menjadi penyakit akut dan menahun. Ini perlu menjadi prioritas.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
