RM.id Rakyat Merdeka - Serasa masih jauh, tetapi sesungguhnya Pemilu 2029 sudah dimulai. Mesinnya sudah dinyalakan. Pertanyaannya: ke mana arahnya?
Apakah Pemilu 2029 menjadi lebih baik, matang dan melahirkan kemajuan? Atau justru kembali mengulang siklus lama: kontroversi, polarisasi, dan sengketa?
Tahun ini, pimpinan KPU yang baru akan dipilih. Tahun depan, tahapan resmi Pemilu dimulai. Di ruang-ruang rapat partai politik, kalkulasi 2029 sudah menjadi topik utama. Peta koalisi disusun, ambang batas diperdebatkan, revisi aturan disiapkan.
Ada dua panggung yang biasanya ramai, di DPR dan Mahkamah Konstitusi (MK). Di sanalah fondasi permainan lima tahunan itu sedang dirancang. Kadang dengan idealisme, kadang diwarnai kepentingan sesaat.
Baca juga : Skor Yang Jadi Alarm
Di DPR, berlangsung revisi UU Pemilu. Ini bisa melahirkan perdebatan panjang. Mulai dari urusan remeh temeh sampai yang sangat strategis. Kita ingat bagaimana serunya “saling kunci” pasal-pasal taktis di era Gus Dur dan Megawati.
Di MK, 25 Februari lalu, ada yang mengajukan gugatan mengenai UU Pemilu. Para penggugat meminta MK melarang keluarga presiden atau wapres menjadi capres atau cawapres.
Belum ada yang bisa meramal bagaimana hasilnya walaupun sekarang ada hakim MK yang baru, Adies Kadir. Dari sembilan anggota MK, komposisi putusannya bisa 5-4 atau 6-3.
Sekarang, mari kita pindah ke “panggung” yang lain. Panggung rakyat. Ketika mesin partai politik sudah dinyalakan, rakyat di bawah justru sedang berjuang menghidupkan “mesin dapurnya”.
Baca juga : Empat Duka, Satu Cermin
Banyak tantangan yang dihadapi rakyat akibat isu-isu di dalam negeri maupun geopolitik global. Kemarin, Amerika Serikat bersama Israel menyerang Iran.
Gejolak ini bisa mendongkrak harga minyak dunia. Karena, Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital pengiriman minyak dunia, berada di bawah kendali Iran. Terganggunya pasokan berpotensi menaikkan harga BBM di Indonesia. Beban APBN untuk subsidi energi bisa bertambah.
Ketika politik berlari kencang, dompet rakyat justru tersengal. Dua dunia berjalan bersamaan, tetapi jaraknya terasa makin jauh.
Inilah paradoks demokrasi kita. Elite sibuk memastikan siapa yang berkuasa, sementara warga sibuk memastikan dapur tetap mengepul. Ada koneksi yang memprihatinkan.
Baca juga : “Durian” Dari Washington
Untuk menyelaraskan dua kutub tersebut, Pemilu seharusnya menjadi mesin harapan. Mesin kesejahteraan. Bukan sekadar mekanisme perebutan kursi.
Sekarang, arah bangsa sedang dipertaruhkan di meja-meja rapat yang jauh dari jangkauan rakyat. Kita berharap, demokrasi tidak menjadi paradoks yang menyakitkan. Karena, bangsa ini sedang menentukan arah: jalan di tempat ataukah lompatan besar.
Sesungguhnya, demokrasi bukan sekadar memutuskan siapa pemenangnya, tapi memastikan bahwa Rakyat Merdeka harus kenyang. Harus disejahterakan. Sehingga tidak ada lagi yang mengambil “jalan pintas ekstrem” akibat himpitan kemiskinan seperti tragedi seorang anak di NTT.
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 1 & 6, edisi Minggu, 1 Maret 2026 dengan judul "Mesin Politik, Mesin Dapur"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.