Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Penonaktifan “tiba-tiba” jutaan peserta BPJS bagi masyarakat tidak mampu, bukan sekadar urusan data atau angka. Ini soal rasa aman. Urusannya nyawa. Tidak boleh main-main.
Bayangkan peserta dengan penyakit kronis datang ke rumah sakit. Harapannya sederhana: cuci darah seperti biasa. Namun yang diterima justru jawaban pahit, “nama Anda tidak terdaftar. Kepesertaan dinonaktifkan”.
Kaget. Bingung. Takut. Kalau pun diharuskan mengurus ulang, jalurnya cukup berliku. Melewati beberapa instansi dan butuh verifikasi. Sementara penyakit tidak bisa diajak negosiasi.
Dengan alasan apa pun, termasuk “penyesuaian data”, masyarakat tidak mampu peserta BPJS yang iurannya dibayarkan negara, tidak boleh diputus mendadak.
Harus ada sosialisasi dan masa transisi.
Baca juga : “Panggung Tragedi”
Misalnya, negara membayar atau menjamin sementara selama beberapa bulan. Sosialiasi dan verifikasinya bisa sembari jalan.
Untungnya, langkah cepat akhirnya diambil.
Senin (9/2/26), pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi. Hadir Menkeu Purbaya, Mensos Saifullah Yusuf, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
Kesimpulannya jelas. Selama tiga bulan ke depan, layanan kesehatan tetap berjalan. Tidak ada yang diputus. Iuran tetap dibayarkan pemerintah.
Pemutakhiran data dan sosialisasi harus segera dilakukan.
Baca juga : Optimisme Yang Keliru
Kasus ini mestinya menjadi pelajaran penting dan mahal. Bukan hanya soal BPJS. Banyak kasus lainnya yang butuh pendekatan serupa yang “lebih manusiawi”. Di semua institusi.
Kasus ini mengingkatkan kita bahwa kebijakan kesehatan tidak boleh hanya dibangun dari logika angka atau tabel. Perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap rakyat yang sakit, rentan, dan bergantung pada layanan itu.
Seorang pejabat dan pelayan rakyat tidak boleh berkata, “berdasarkan data terbaru, peserta ini tidak lagi masuk kategori miskin. Maka status BPJSnya dinonaktifkan per bulan ini.”
Secara data, itu memang benar. Secara prosedur juga sah. Namun, secara kemanusiaan, bermasalah. Karena yang diputus adalah pasien kronis. Harus cuci darah dua kali seminggu. Kalau diurus ulang, perlu waktu.
Kebijakan apa pun, apalagi menyangkut nyawa rakyat harus sensitif terhadap risiko. Data memang penting. Tapi nyawa lebih penting.
Baca juga : Bukan Sambal Bu Rubi
Selain itu, jangan ada lagi dalih, “itu bukan urusan kami, itu urusan instansi lain.” Jangan saling lempar. Negara mestinya hadir sebagai satu suara. Jangan “nyanyi” sendiri-sendiri.
Karena, di ruang tunggu rumah sakit, rakyat tidak butuh penjelasan yang terlalu teknis. Rakyat hanya butuh kepastian sederhana: negara tetap hadir.
Rakyat tidak boleh dibiarkan sendirian menahan rasa sakit. Di mata rakyat, kebijakan yang manusiawi lebih penting daripada aturan yang sempurna atau data yang lengkap. Karena, kemanusiaan bertahta di atas angka-angka.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
