Sebelumnya
Suami, istri, anak, mantu, ipar, adik, kakak, dan kerabat dekat, plus pengusaha mantan tim sukses, menyatu dalam sebuah “oligarki politik”.
Bahkan, suami yang sudah lengser masih merecoki dan ikut mengatur ketika istrinya menggantikan posisinya sebagai kepala daerah. Atau ayahnya yang sudah lengser, ikut menyetir anaknya yang menggantikannya sebagai kepala daerah. Dalam beberapa sidang kasus korupsi, kita disajikan fakta-fakta tersebut.
Ini jelas kegagalan nyata reformasi 1998. Karena, saat Orde Baru ditumbangkan, alasan utamanya jelas: KKN. Korupsi, Kolusi, Nepotisme. Praktik itulah yang membusukkan dan merusak tatatan Orde Baru.
Sekarang, praktik itu, bahkan lebih parah. Vulgar. Politik dinasti, nepotisme, jelas, patut dicurigai sebagai penyumbang keparahan itu.
Baca juga : Belajarlah Sampai Ke Rusia
Sayangnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membolehkan “politik kekerabatan” ini dalam pilkada. Putusan MK tersebut diketok pada 2015.
Politik dinasti seperti mendapatkan energi tambahan. Lihat saja: pada Pilkada 2015 dari total 269 daerah yang menggelar pilkada, ada 52 kandidat bernuansa politik dinasti.
Pilkada serentak 2020, meningkat pesat. Setidaknya, ada 158 kandidat yang teridentifikasi jadi bagian politik dinasti. Data itu dirilis oleh beberapa lembaga penelitian.
Fenomena ini bisa menjadi bom waktu. Politik dinasti bisa menjadi salah satu pintu masuk KKN. Bahkan, Mahfud Md, sebelum menjabat Menko Polhukam, menyebut, di era reformasi, korupsinya lebih parah dari Orde Baru.
Baca juga : Heboh Pinjol, Jangan Sesaat
Beberapa video yang memuat pernyataan Mahfud Md tersebut, sekarang kembali ditayangkan di media sosial.
Sangat mungkin, ini dimaksudkan untuk menyindir dan “mencambuk” Mahfud yang sekarang sudah berada di dalam. Menjadi salah seorang pemegang palu pemutus kebijakan. Punya kewenangan.
Apakah karena alasan itu, hari-hari ini Mahfud Md santer disebut sebagai kandidat kuat calon Jaksa Agung dalam reshuffle kabinet, yang kabarnya dilakukan bulan depan?
Dengan palu godam jaksa agung, Mahfud mungkin tak bisa langsung menghapus politik dinasti, tapi dia punya kuasa besar untuk memberantas korupsi.
Baca juga : Langkah-langkah Menuju 2024
Dengan palu itu pula, Mahfud bisa membalik pernyataan, dan berseru: korupsi Orde Baru jauh lebih parah! (*)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.