Pemindahan Ibu Kota Jadi Awal Periode “Post Java”

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketika Presiden Jokowi mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, pada Senin (26/8) dimulailah periode yang disebut Post Java. 

Ibu Kota baru Indonesia itu tepatnya sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. 

Istilah periode “Post Java” ini disebut pengamat sosial politik, Fachry Ali. “Saya menyebut saat ini periode Post Java. Karena berubahnya peta politik dan kekuasaan di Tanah Air. Yang semula berpusat pada tradisi dan gagasan Kebudayaan Jawa yang berpusat pada kekuasaan elit. Kini beralih pada kekuasaan rakyat atau kekuasaan yang bersifar egaliter,” ujarnya. 

Baca juga : Pekerja Konstruksi Wajib Bersertifikat

Fachry mengungkapkan hal ini saat memberikan masukan dan pandangannya pada acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) Pemindahan Ibu Kota di Kalimanatan Timur. 

Acara ini diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kemarin. FGD dipimpin Menteri LHK, Siti Nurbaya. Sedangkan paparan KLHS disampaikan Irjen KLHK, Laksmi Wijayanti. Juga pandangan Judith J Dipodiputro, pegiat pemberdayaan ekonomi suku-suku asli dan masyarakat termarjinalkan. 

Lebih jauh Facry mengatakan, dalam gagasan politik Jawa itu, kekuasaan sangat elitis dan penguasa berada di tengah atau di atas rakyat. Pandangan itu, dalam jangka waktu sangat lama, mempengaruhi politik dan kekuasan di Tanah Air. 

Baca juga : CIPA: Pemindahan Ibu Kota Tingkatkan Perekonomian

Tapi ketika situasi politik berubah, yakni reformasi yang membuka kesempatan setiap rakyat bisa tampil dan bertarung dalam kontestasi politik. Baik Pilkada maupun Pilpres, berangsur gagasan politik Jawa berubah. 

“Tapi perubahan drastis terjadi saat Jokowi terpilih sebagai Presiden. Terutama ketika dia menegaskan akan memindahkan Ibu Kota Jakarta ke Kalimantan. Kemudian secara resmi mengumumkan, tempat ibu kota baru yakni di Kalimantan Timur. Maka, berakhirlah era kekuasaan Jawa,” papar Fachry. 

Jadi, kata dia, Jokowi adalah pemimpin yang dipilih rakyat. 

Baca juga : Ibu Kota Pindah Ke Kaltim, XL Axiata Perkuat Jaringan

Sosialisasi Tata Ruang 

Irspektur Jenderal KLHK, Laksmi Wijayanti menambahkan, dalam proses pemindahan Ibu Kota  harus melihat bagaimana posisi Kalimantan Timur dalam konteks Indonesia secara keseluruhan, bagaimana dispraitas terhadap provoinsi lainnya sehingga bisa menganalisasi berbagai hal dengan valid. “Visi kita, semua pembangunan dan persiapan ibu kota harus green dan juga membangun kebiasaan dan budaya jalan kaki lebih dipraktekkan,” katanya. [JON]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.