Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Proyek Sodetan Ciliwung Kelar, PSI Dapat Amunisi Kritik Anies
William Aditya Sarana: Kalau Tegak Lurus, Masalah Cepat Selesai
Rabu, 2 Agustus 2023 06:30 WIB
![WILLIAM ADITYA SARANA, Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI. Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id WILLIAM ADITYA SARANA, Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI. Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id](https://rm.id/images/img_bg/img-750x390.jpg)
Sebelumnya
Presiden Jokowi telah meresmikan proyek sodetan kali Ciliwung yang dinilai mangkrak di era Gubernur DKI Anies Baswedan. Pandangan PSI?
Kami mengapresiasi langkah cepat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang telah menyelesaikan proyek Sodetan Ciliwung tersebut. Ini jadi pembelajaran. Kalau Pj Gubernur tegak lurus dengan Presidennya, masalah apa pun cepat selesai.
Menurut Anda, berhasilnya proyek ini karena ada sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ya?
Indonesia adalah negara kesatuan, Presiden adalah pimpinan dari seluruh Gubernur. Kami mengapresiasi Pak Heru sebagai Gubernur tegak lurus ke Presiden Jokowi. Konstitusi juga mengamanahkan bahwa dalam NKRI, Presiden adalah kepala pemerintahan yang punya kewenangan mengatur dan mengkoordinasikan jalannya Pemerintah Daerah.
Baca juga : Anggota Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana Tak Merasa Melanggar Etika
Maksud Anda seperti apa?
Gubernur tidak boleh punya agenda sendiri yang bertentangan dengan kebijakan Presiden.
Contoh konkretnya?
Dalam hal ini misalnya, Gubernur bertugas membebaskan lahan dan Presiden melalui Menteri Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan normalisasi.
Baca juga : Rio Prayogo : Elektabilitas Airlangga Belum Memuaskan
Era Anies dinilai bertentangan?
Ya, kalau Gubernur punya konsep bertentangan dengan Presiden dalam penanganan banjir, maka proses itu akan mangkrak.
Tetapi, bukannya proyek sodetan ini sudah lama dan berproses juga pada era Anies ya?
Mengurus DKI Jakarta dengan kompleksitas masalahnya, tidak bisa dilakukan oleh Gubernur sendirian, harus bersama Presiden. Karena, berkaitan dengan kota-kota sekitar Jakarta seperti Bogor, misalnya dalam konteks pengendalian banjir dari hulu ke hilir.
Baca juga : Ace Hasan : Soal Nama, Kami Serahkan Ke Ketum
Apa kesimpulan Anda?
Diperlukan sinergitas antara Gubernur yang memimpin daerah dengan Pemerintah Pusat, khususnya Presiden untuk mengatur kebijakan antar Provinsi. NNM
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya