Rio Prayogo : Elektabilitas Airlangga Belum Memuaskan

RM.id  Rakyat Merdeka - Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar mengamanatkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden (Capres) atau Calon Wakil Presiden (Cawapres). Tapi, keputusan Munas itu tampaknya mulai dikesampingkan.

Saat ini, beberapa pengurus Partai Golkar mulai menimang-nimang untuk tidak memaksa Airlangga harus menjadi Capres. Golkar tak memaksakan diri.  

Hal itu terlihat dari penyataan beberapa pengurus DPP Partai Golkar. Sebut saja Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng dan Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Nusron Wahid.   

Kata Mekeng, Capres atau Cawapres dari partainya tak harus Ketua Umum. Sebab, keputusan Munas 2019, tidak menyebut Airlangga harus menjadi Capres atau Cawapres.  

Baca juga : Ace Hasan : Soal Nama, Kami Serahkan Ke Ketum

Jika Airlangga tak menjadi Cawapres, ada kader lain yang berkualitas. Salah satunya Ridwan Kamil atau Kang Emil yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. 

Senada, Nusron Wahid juga realistis. Airlangga tak mutlak menjadi Capres atau Cawapres. Nusron bahkan meminta partainya mempertimbangkan Emil dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini merujuk pada dinamika yang terus berkembang.  

Artinya, keputusan Munas juga harus dielaborasi dengan kepentingan partai yang jauh lebih besar. "Bukan berarti melawan keputusan Munas, tetapi lebih pada bagaimana melihat kepentingan bangsa dan juga Golkar ke depannya," cetus Nurson.

Menurutnya, Emil punya rekam jejak yang baik, dan memiliki elektabilitas yang memadai, sehingga layak berkompetisi pada Pilpres 2024.  

Baca juga : Dedi Kurnia Syah: Golkar Dan PAN Berpotensi Usung Capres-Cawapres

Apa yang mendasari elite Partai Golkar tak lagi memaksa Airlangga harus Capres atau Cawapres? Menurut Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting (PRC) Rio Prayogo, ada kepentingan di balik pernyataan itu. 

"Dalam politik yang namanya dorongan atau intervensi mungkin ada. Bisa saja intervensi itu dari internal maupun eksternal," ujar Rio.   

Sementara, Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily menegaskan jika urusan Capres dan Cawapres sepenuhnya diberikan kepada Airlangga sebagai Ketua Umum untuk memutuskan.  

Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara dengan Rio Prayogo soal ini.

Baca juga : Lodewijk F Paulus: Golkar Masih Di KIB, Capresnya Airlangga

Kenapa beberapa politisi Golkar tidak lagi memaksa Airlangga jadi Capres atau Cawapres?

Mereka realistis, dalam pertarungan Pilpres 2024, elektabilitas Airlangga belum memadai sebagai kandidat. Padahal, rekomendasi Munas sudah jelas bahwa Ketum ha­rus jadi Capres atau Cawapres.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.