Dark/Light Mode

Sistem PPDB Zonasi Kudu Dievaluasi Total

Satriwan Salim: Bukan Dihapus Total, Tapi Harus Diperbaiki

Senin, 14 Agustus 2023 06:20 WIB
Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan Dan Guru. Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id
Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan Dan Guru. Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id

 Sebelumnya 
Bagaimana penilaian Anda ten­tang evaluasi selama ini?

Hanya formalitas, tidak ada perbai­kan atau tindak lanjut yang signifikan selama ini.

Apakah sistem zonasi tidak memberikan kontribusi positif bagi sistem pendidikan Indonesia?

Tujuan utama PPDB ini baik, untuk menciptakan keadilan dalam pendi­dikan, agar anak bersekolah dekat rumahnya. Sehingga, relatif tidak ber­biaya dari segi transportasi dan aman dalam jangkauan rumah. Selain itu, sistem ini memprioritaskan anak dari keluarga miskin atau ekonomi lemah untuk bersekolah. Yakni, melalui jalur zonasi dan jalur afirmasi.

Baca juga : Menteri Basuki: Jalan Tol Trans Sumatera Akan Jadi Pusat Ekonomi Baru

Apa saran Anda?

P2G mendorong PPDB saat ini dievaluasi total. Jadi, bukan meng­hapus PPDB zonasi dan afirmasi. Jika dihapus, anak-anak dari keluarga miskin yang tak tertampung di seko­lah negeri, terpaksa bersekolah di swasta dengan biaya mahal.

Padahal, sudah menjadi kewajiban negara sesuai perintah Pasal 31 Undang-Undang Dasar, untuk mem­biayai pendidikan.

Apa penyebab berbagai masalah saat ini?

Baca juga : Praktik Pungli Di Rutan KPK Sudah Lama Terjadi, Tapi Baru Diungkap Sekarang

Salah satu pokok pangkal ma­salah PPDB, adalah ketidakmerataan sebaransekolah negeri di seluruh wilayah Indonesia. Ini persoalan hu­lunya. Pemerintah mestinya menun­taskan ini dulu.

Solusinya?

Bangun sekolah dengan basis anali­sis data demografis. Sehingga, tak ada sekolah negeri yang tidak mampu menyerap semua calon siswa, karena keterbatasan ruang kelas.

Ini salah satu faktor penyebab orangtua melakukan migrasi Kartu Keluarga (KK), bahkan memanipu­lasi KK. Perhatian orangtua terkon­sentrasi ke satu sekolah yang diang­gap unggulan atau favorit. Ini lebih karena faktor gagalnya Pemerintah menciptakan distribusi sekolah.

Baca juga : Satriwan Salim: Selisih Upah Utang Yang Harus Dilunasi

Bukankah sistem zonasi dikeluh­kan banyak orang?

Iya, tapi kalau Pemerintah langsung menghapus PPDB, ini akan berpotensi melahirkan ketidakadilan baru dalam pendidikan dan terkesan ini adalah rencana yang reaktif. NNM

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.