Mirah Sumirat: Work From Home Bukan Solusi Tepat

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan dipercepat. 

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, tujuan WFH itu untuk mengurai kemacetan. 

“Waktu Covid-19, kami bisa bekerja efisien. Berikutnya, salah satunya untuk mengatasi kemacetan di titik-titik tertentu, kami coba WFH," kata Heru usai mengikuti upacara HUT ke-78 RI di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/8). 

Baca juga : Gilbert Simanjuntak: Jumlah Kendaraan Mendesak Dibatasi

WFH direncanakan berlangsung pada 28 Agustus-7 September 2023. Namun, Pemprov DKI Jakarta mempercepat rencana itu, yakni mulai 21 Agustus.

WFH diberlakukan bagi pegawai yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. “Rencananya, mungkin diterapkan selama dua bulan," ucap Heru. 

Seiring itu, muncul kekhawatiran WFH akan merembet ke pekerja swasta. Itu bisa berakibat pada pemotongan gaji, tunjangan dan sebagainya. Berbeda dengan ASN yang penghasilannya aman-aman saja meskipun WFH.

Baca juga : Tuntaskan Masalah Kreditur Istaka Karya, Kementerian BUMN Siapkan Solusi Terbaik

"Jangan sampai ada pemotongan upah pekerja lagi, kalau terpaksa WFH kembali," ingat Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat, kemarin.

Mirah pun mengkritik rencana WFH yang juga untuk mengatasi polusi udara di Jakarta. "Penerapan WFH akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat," tandasnya.

Menurut Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, WFH hanya solusi sementara. Untuk itu, dia meminta kepada Pemprov DKI memberikan kebijakan yang tegas terkait penanganan polusi di Jakarta.

Baca juga : Kejagung Pastikan Penetapan Tersangka Johnny G Plate Tak Terkait Politik

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan Mirah Sumirat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan work from home (WFH) untuk mengatasi polusi. Tanggapan Anda?

Kami menilai, instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentang bekerja dari rumah atau WFH untuk mengatasi polusi di Jakarta, merupakan kebijakan yang mengada-ada. Bukan solusi yang tepat. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.