Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Soal Larangan Cadar, Menko PMK Dukung Rencana Menteri Agama

Kamis, 31 Oktober 2019 16:46 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy. (Foto: DNU/Rakyat Merdeka)
Menko PMK Muhadjir Effendy. (Foto: DNU/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  (PMK), Muhadjir Effendy mendukung, rencana Menteri Agama Fachrul Razi soal larangan penggunaan cadar masuk ke lingkungan instansi pemerintahan. Menurutnya, hal tersebut memang seharusnya ditertibkan agar tidak mengganggu dalam proses  pelayanan publik.

"Saya kira itu ada baiknya ditertibkan. Apalagi kalau yang menggunakan cadar itu berkaitan dengan pelayanan, kan akan mengganggu," kata Muhadjir usai rapat Koordinasi Percepatan Pencapaian Visi Misi Presiden dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 di Ruang Heritage Kemenko PMK, Kamis (31/10).

Baca juga : Menteri Agama: Larangan Cadar Masih Dikaji

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini menegaskan, seluruh pegawai instansi pemerintahan memang seharusnya mengenakan seragam sesuai aturan berlaku. Ini dimaksudkan agar tidak ada perbedaan satu sama lain, dan tidak ada eksklusifitas dari aturan tersebut.

"Karena gini, kalau misal ada pegawai yang menggunakan cadar, maka komunikasi antar rekan kerja kan juga akan sulit. Ini kan kuga enggak bagus," ujarnya.

Baca juga : Pimpin Rakor, Menko PMK Ingatkan Para Menteri Gotong Royong

Muhadjir menyerahkan, soal larangan cadar ini ke menteri terkait. Ia bahkan memastikan kajian Kemenag akan melibatkan instansi keagamaan Islam lainnya. "Nanti pasti Pak Menag akan minta fatwa dari MUI misalnya untuk penetapan itu," tuturnya.

Sebelumnya, Menag Fachrul Razi berencana mengkaji larangan penggunaan cadar untuk masuk ke instansi pemerintah. Hal itu ia katakan demi alasan keamanan, berdasarkan kasus penusukan mantan Menko Polhukam Wiranto beberapa waktu lalu.

Baca juga : Menteri Agama Bicara Budaya Arab

"Nantinya memang bisa saja kita mengambil langkah-langkah lebih jauh. Tapi kita tidak melarang niqab, tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan. Apalagi kalian semua pasti tahu dengan kejadian yang menimpa Pak Wiranto kan," kata Fachrul di Kantor Kemenko PMK. [DNU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.