Bambang Rukminto: Jalan Tengah Untuk Akomodir Semua Pihak

 Sebelumnya 
Bagaimana Anda melihat rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) agar kedudukan Polri tetap di bawah Presiden?

Ada beberapa paradigma tentang kepolisian, yakni security state policing yang menjadi embrio authoritarian policing, serta community policing yang menjadi dasar democratic policing. Dua mazhab ini menjadi landasan paradigma strategi kepolisian dalam berhubungan dengan kekuasaan.

Bisa dijelaskan lebih lanjut?

Security state policing menjadikan cara berpikir polisi sebagai alat keamanan dan melihat masyarakat sebagai objek yang harus diamankan serta ditertibkan dengan kewenangannya sebagai penegak hukum. Sementara itu, community atau public oriented policing melihat kepolisian harus melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat seperti paradigma di semua kepolisian modern saat ini. Kepolisian kita, dalam sejarahnya, merupakan bagian dari kekuasaan kolonial dan bagian dari politik keamanan Orde Baru dalam ABRI.

Baca juga : Rudianto Lallo: Desain Ini Menjaga Objektivitas Lembaga

Selanjutnya?

Pascareformasi, pemikiran authoritarian security itu masih menempel. Meskipun Undang-Undang Dasar maupun TAP MPR sudah memisahkan TNI-Polri dan menempatkan kepolisian sebagai bagian masyarakat sipil, mindset-nya masih belum berubah. Muaranya, perilakunya juga tak banyak berubah: otoriter, arogan, serta melihat masyarakat sebagai musuh, bukan pihak yang harus dilayani, dan lain-lain. Paradigma tersebut juga muncul dari cara pandang negara (kekuasaan) terhadap kepolisian.

Jadi, apa hubungannya dengan rekomendasi KPRP terkait Polri tetap di bawah Presiden?

Nah, rekomendasi KPRP menunjukkan salah satu indikasi cara melihat posisi kepolisian tersebut. Makanya, rekomendasi tersebut merupakan langkah moderat atau jalan tengah yang juga mengakomodasi semua pihak: kekuasaan, masyarakat, dan kepolisian itu sendiri. Kepentingan kekuasaan dilakukan dengan menempatkan Polri di bawah dan dipilih oleh Presiden.

Baca juga : Timwas Haji Mulai Kerja

Menurut Anda, apa plus minusnya?

Tentu, dengan adanya rekomendasi Polri di bawah Presiden, maka Polri berada dalam kendali penuh Presiden, meskipun dibatasi aturan masa jabatan.

Apa rekomendasi lainnya sebagai bagian dari penguatan Polri?

Penguatan pengawasan eksternal Kompolnas itu mewakili kepentingan masyarakat. Sementara itu, kepentingan Polri ada dalam poin penataan penempatan personel di luar struktur Polri.

Baca juga : Peringati Hari Bumi, Gubernur Jateng Nyatakan Perang Ke Mafia Tambang

Anda yakin rekomendasi ini bisa terealisasi dengan baik?

Problemnya adalah pada implementasinya ke depan. Karena pada dasarnya, secara naluriah, kekuasaan akan bekerja untuk kepentingannya sendiri. Organisasi Polri pun demikian, yakni mempertahankan status quo, sementara masyarakat tetap akan menjadi objeknya. Jadi, kita menunggu langkah-langkah konkret Presiden dalam menjalankan rekomendasi tersebut secepatnya. Bila molor atau lambat, itu merupakan salah satu indikasi untuk mempertahankan status quo tadi. NNM

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Jumat, 15 Mei 2026 dengan judul "Jimly Cs Rekomendasikan Polri Tetap Di Bawah Presiden, Bambang Rukminto: Jalan Tengah Untuk Akomodir Semua Pihak"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.