Kenaikan Harga Elpiji Non Subsidi Nggak Bakal Ganggu Rakyat Pengguna Gas Melon

RM.id  Rakyat Merdeka - Pertamina secara resmi menaikkan harga jual gas LPG atau elpiji non subsidi sejak tanggal 25 Desember 2021. Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean mengingatkan, kebijakan ini bisa saja akan dipolitisasi sebagian masyarakat yang memang selalu ingin menciptakan kegaduhan opini menyerang pemerintah.

Karena itu, dia menyarankan pemerintah untuk memberikan penjelasan ke publik bahwa kenaikan harga elpiji non subsidi ini hanya untuk elpiji jenis tertentu yang selama ini digunakan oleh kalangan mampu.

Dia memastikan, kebijakan ini sama sekali tidak mengganggu hak subsidi kalangan tidak mampu atau masyarakat bawah yang selama ini menggunakan elpiji 3 kg atau yang kerap disebut dengan istilah gas melon.

Baca juga : Awas, Konsumennya Pindah Ke Gas Melon

"Kami berharap agar Pertamina intens memberikan penjelasan ke publik soal ini, supaya tidak ada masyarakat yang salah pengertian, salah memahami dan akhirnya terjadi kepanikan. Masyarakat harus dijelaskan bahwa yang naik ini harga elpiji non subsidi bagi kalangan mampu, bukan elpiji 3 kg yang biasa disebut gas melon," ujarnya, Selasa (28/12).

Ferdinand menyebut, masyarakat tak perlu memperdebatkan kenaikan ini. Dia justru menilai, kebijakan kenaikan harga ini sudah tepat supaya kalangan mampu tidak menikmati harga elpiji di bawah harga keekonomian.

Kenaikan itu, juga dinilai sebagai keadilan sosial di tengah masyarakat karena keuntungan yang didapat Pertamina dari kalangan mampu akan digunakan untuk mensubsidi masyarakat bawah.

Baca juga : Kenaikan Harga DMO Batu Bara Terlalu Untungkan Pengusaha

Sebelumnya Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengungkapkan, menaikkan harga LPG merupakan langkah tepat.

Namun, mengantisipasi adanya migrasi dari LPG nonsubsidi ke LPG subsidi, ia mengingatkan ketersediaan di masyarakat. Ia mengingatkan, akan terjadi peralihan penggunaan LPG 12 kg dan 5,5 kg ke LPG subsidi 3 kg, meski diyakini porsi pergeserannya tidak akan signifikan.

'Tapi yang perlu dipastikan jangan sampai pasokan LPG subsidi ini timpang antar wilayah, ini akan pengaruhi daya beli masyarakat. Kalau pasokan ini terganggu, nanti terpaksa harus beli LPG nonsubsidi. Kuncinya, kalau masalah di lapangan jaminan LPG subsidi ini harus proporsional antar wilayah," katanya, Senin (27/12).
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.