BI: Dorong Penguatan Data Untuk Perumusan Kebijakan

RM.id  Rakyat Merdeka - Bank Indonesia (BI) mendorong beberapa lembaga internasional, agar menyusun new Data Gaps Initiative (DGI) sebagai tindak lanjut program Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBGs).

Hal sebagai lanjutan dari perlunya ketersediaan data yang bermanfaat dan akurat bagi pembuat kebijakan dan pelaku bisnis dalam mengambil keputusan di era digital.

Konsep new DGI mencakup 4 (empat) area yaitu perubahan iklim, informasi distribusi rumah tangga, fintech dan data inklusi keuangan, serta akses ke sumber data pribadi dan data administratif.

Baca juga : BBM-Sandang Dorong Penjualan Eceran Januari 2022 Tumbuh

"BI telah menggunakan kumpulan data granular, individual, dan data per transaksi guna melakukan analisis," ucap Deputi Gubernur BI Aida S Budiman dalam sesi kedua seminar bertajuk Casual talks: Exploring New Data for Better Policy Making, Selasa (15/2).

Acara ini merupakan bagian dari hari kedua rangkaian side events  pertemuan kedua tingkat Deputi Kementerian Keuangan dan Bank Sentral (Finance and Central Bank Deputies Meeting/FCBD), dan pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings/FMCBG) Presidensi G20, yang berlangsung mulai tanggal 14-19 Februari 2022 di Jakarta.

Lebih lanjut, Aida menyampaikan, sejak tahun 2015, BI telah menginisiasi berbagai proyek Big Data Analytics, terutama untuk menganalisis keterkaitan dalam sistem keuangan dan pembayaran, serta pada e-commerce dan teknologi keuangan (Fintech).

Baca juga : Urgensi Pemindahan IKN Dari Jakarta Ke Nusantara

Senada, IMF Senior Resident Representative for Indonesia James P Walsh mengonfirmasi bahwa BI telah memiliki akses data granular yang cukup komprehensif.

Menurutnya, big data dan data granular dapat memperkirakan kebutuhan program publik yang diperlukan, termasuk mengukur efektivitasnya.

Sementara itu, Chief Economist BCA David Sumual menyatakan, data transaksi maupun atribut dan perilaku konsumen yang tersedia dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan asesmen terkait kondisi ekonomi mikro dan makro.

Baca juga : Bamsoet Dorong Pemerintah Buat Aturan Khusus Ekonomi Digital

Managing Director Gopay Budi Gandasoebrata menyebut, perusahaan berbasis data perlu mengedepankan penyusunan kebijakan berdasar data dan analitis, penggunaan data real-time, arsitektur data yang kuat, serta manajemen data yang mengutamakan privasi, keamanan dan ketahanan siber.

Penyelenggaraan kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong perluasan data dan memanfaatkan metodologi baru untuk meningkatkan analisis ekonomi, yang menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang kegiatan ekonomi.

"Sebagai institusi pembuat kebijakan, BI memastikan penggunaan data statistik secara intensif untuk menyempurnakan perumusan kebijakan dalam mencapai tujuannya," pungkas Budi. [DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.