RM.id  Rakyat Merdeka - Kerugian masyarakat sepanjang tahun 2011-2022 akibat investasi ilegal mencapai Rp 117,5 triliun. Yang paling miris, korban investasi ilegal berkedok Binary Option (Binomo) dan robot trading maupun sejenisnya, rata-rata berpendidikan tinggi dan mapan secara ekonomi.

Menurut Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam L Tobing, hal itu bisa terlihat dari jumlah dana yang diinvestasikan bukan jumlah kecil. Rata-rata berjumlah hingga ratusan juta.

Tongam menggarisbawahi, para korban berasal dari kalangan sangat mampu. Sebab, kerugian yang mereka alami tercatat mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Berita Terkait : Jadi Salah Satu Yang Terbesar Di Asia, Saham GOTO Diborong Investor Ritel Ajaib

“Lantas, kenapa mereka bisa tertipu? Hal ini tak lepas karena adanya faktor supply and demand,” ungkap Tongam dalam webinar bertajuk Menelusuri Jejak Binary Option dan Robot Trading Ilegal, Menjerat Pelaku Penipuan, Senin (18/4).

Dia mengatakan, faktor penawaran tersebut ada lantaran mempunyai pasar untuk melakukan investasi ilegal. Sedangkan terkait permintaan, tak lepas karena faktor literasi masyarakat yang cenderung rendah.

Ketika ditawari investasi dengan iming-iming tinggi, masyarakat yang mempunyai literasi rendah akan mudah terjebak.

Berita Terkait : Puan Minta DK OJK Terpilih Lindungi Masyarakat Dari Investasi Ilegal

“Karena tingkat literasinya rendah, sehingga pada saat penawaran investasi dengan iming-iming tinggi, si korban masuk, lalu tertipu karena tidak paham,” tuturnya.

Tongam membeberkan, modus yang biasanya digunakan adalah iming-iming imbal hasil dari kegiatan trading produk investasi berjangka. Hal ini semakin marak karena pelaku investasi ilegal juga memanfaatkan public figure dengan kegiatan flexing (pamer kekayaan).

Menurutnya, masyarakat baru melaporkan keberadaan investasi ilegal kepada Pemerintah ketika sudah menjadi korban.

Berita Terkait : Deklarasi, Eks Warga Timtim Sebut Ganjar-Puan Layak Pimpin Indonesia

“Jadi, deteksi dini perlu melibatkan masyarakat, dan masyarakat diharapkan mau melapor kalau ada investasi yang tidak logis dan legal,” ujarnya.
 Selanjutnya