Dark/Light Mode

Program PEN Kelar, Lanjut GCRG

RI Bantu PBB Tangani Krisis Energi Dan Pangan

Selasa, 7 Juni 2022 06:30 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan), Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (tengah) dan Menko Polhukam Mahfud MD, mengikuti rapat kerja (raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. (Foto : DWI PAM BUDO/RAKYAT MERDEKA)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan), Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (tengah) dan Menko Polhukam Mahfud MD, mengikuti rapat kerja (raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. (Foto : DWI PAM BUDO/RAKYAT MERDEKA)

RM.id  Rakyat Merdeka - Tugas Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) berakhir tahun 2023. Setelah itu, Pemerintah akan membentuk Global Crisis Response Group (GCRG).

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekono­mian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, kemarin.

Airlangga menjelaskan, GCRG merupakan kelanjutan dari penugasan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) kepada Presiden Jokowi. Penanggung jawab tugas ini yakni Kementerian Koordina­tor Perekonomian.

Baca juga : Prof. Tjandra: Kelestarian Lingkungan Harus Jadi Prinsip Dasar Semua Kegiatan Pemerintah

“Ini membantu Sekjen PBB menangani krisis energi, pangan dan utang. Indonesia diang­gap berpengalaman dalam penanganan International Monetary Fund (IMF) di tahun 1998 dan 2008,” jelas Airlangga.

Menurut Ketua Umum Partai Golkar itu, ada lima tantangan yang akan dihadapi GCRG. Antara lain, bangkit dari Covid-19, krisis akibat perang Rusia-Ukraina yang berakibat pada komoditas energi, pangan dan keuangan.

Kemudian, tantangan perubahan iklim atau climate change yang bisa menyebabkan kema­rau panjang, dan akan berujung kepada kestabilan pasokan pangan dunia.

Baca juga : Program TJSL Bantu Sesama Melalui Kegiatan Donor Darah

Airlangga mengklaim, selama ini peran KPC-PEN sangat vital dalam penanganan pandemi di Indonesia. Bukan hanya soal kesehatan, juga ekonomi.

Menurut Airlangga, total ang­garan yang dikeluarkan Pemerintah untuk penanganan Covid-19 telah mencapai Rp 1.895,5 triliun hingga 2022.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyarankan Pemerin­tah berhati-hati membubarkan KPC-PEN. Karena bisa berimbas pada pengurangan insentif yang diberikan Pemerintah.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.