RI Bantu PBB Tangani Krisis Energi Dan Pangan

 Sebelumnya 
Menurut Rendy, ada dua fokus KPC-PEN yang harus dilanjut­kan, yakni pemulihan ekonomi sejalan dengan penanganan Covid-19. Dan upaya menu­runkan defisit anggaran kembali menuju 3 persen pada 2023.

“Insentif dari KPC-PEN harus tetap ada. Karena, tingkat pengangguran belum kembali seperti level sebelum pandemi. Artinya, masih ada kelompok usia pekerja yang belum kem­bali terserap oleh lapangan kerja yang ada saat ini,” jelas Rendy.

Baca juga : Prof. Tjandra: Kelestarian Lingkungan Harus Jadi Prinsip Dasar Semua Kegiatan Pemerintah

Seperti diketahui, pada 2023 Pe­merintah akan memangkas aloka­si anggaran untuk penanganan Covid-19. Hal ini sejalan dengan dengan target defisit APBN yang harus kembali ke bawah 3 persen serta pemulihan ekonomi.

Pemerintah tidak akan lagi mengalokasikan anggaran be­lanja untuk program pemulihan ekonomi nasional tahun depan.

Baca juga : Program TJSL Bantu Sesama Melalui Kegiatan Donor Darah

Tahun ini, Pemerintah menga­lokasikan anggaran pemulihan ekonomi nasional senilai Rp 455,62 triliun. Adapun, per 13 Mei 2022 realisasinya senilai Rp 80,79 triliun atau 17,73 persen dari total alokasi. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.